Riset: iklan rokok kepung sepertiga sekolah di Surabaya, kenapa Risma tidak melarangnya?

Siswa di warung dekat sekolah yang dipasangi iklan rokok di Kota Surabaya.
Author provided

Ilham Akhsanu Ridlo, Universitas Airlangga; Dian Kusuma, Imperial College London, dan Hario Megatsari, Universitas Airlangga

Hampir sepertiga sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Surabaya dikepung oleh ratusan iklan rokok luar ruang. Tanpa peraturan larangan iklan rokok di tepi jalan-jalan utama dan dekat sekolah, wajah Kota Pahlawan akan terus disesaki oleh promosi produk yang merusak kesehatan penduduk tersebut.

Riset terbaru kami membuktikan bahwa mudah sekali melihat dan menemukan iklan rokok di luar ruang di sekitar lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, di Kota Surabaya. Hampir 30% dari 1199 sekolah negeri dan swasta di kota ini masing-masing terpapar setidaknya oleh satu iklan rokok di lingkungannya. Sekitar 300 meter dari sekolah atau 10 menit dari sekolah, mudah ditemukan papan reklame rokok. Dua pertiga universitas juga “diserbu” oleh iklan tembakau di ruang terbuka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya lebih maju langkahnya dalam melindungi warganya dari paparan iklan tembakau, terutama anak-anak di sekolah, yang mungkin memandang rokok sebagai produk normal seperti teh kemasan. Padahal, jelas bahwa rokok adalah produk tidak normal dan berbahaya baik secara kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi keluarga. Iklan rokok adalah cara industri tembakau untuk “menormalisasi” perilaku merokok dan menggaet perokok baru.

Walau Kota Surabaya mempunyai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2008 dan diperbarui tahun ini, regulasi ini tidak melarang iklan rokok di luar ruangan. Melihat kepungan iklan rokok di kawasan sekolah tersebut, maka potensi adanya peningkatan perokok pemula perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Perusahaan rokok bebas beriklan

Indonesia adalah salah satu kontributor utama jumlah perokok di dunia dengan lebih dari 60 juta perokok pada 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi merokok di kalangan remaja (10-18 tahun) meningkat sebesar 1,9% (7,2% menjadi 9,1% selama 2013-2018).

Salah satu pemicunya adalah promosi yang agresif melalui iklan di luar ruang. Studi kami menjelaskan posisi geografis dan jarak pandang iklan rokok luar ruang di sekitar sekolah dan universitas di Kota Surabaya. Kami memakai analisis geospasial dengan radius 100 dan 300 meter dan hotspot analysis (daerah yang memiliki kepadatan iklan lebih tinggi).

Data lokasi iklan rokok ukuran besar dan sedang dikumpulkan pada Oktober-November 2018 dengan mensurvei 250 ruas jalan yang boleh dipasangi reklame seperti ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota No. 70 Tahun 2010. Data geocode kami ambil dengan menggunakan aplikasi mobilephone dan dibantu dengan ArcMap 10.6.

Kami menemukan 307 iklan rokok di jalur-jalur tersebut yang meliputi billboard (63%), banner (31%), dan videoboard (7%). Sebagian besar iklan (89%) dimiliki oleh tiga perusahaan terbesar: PT. Djarum (38%) dan PT. Gudang Garam (24%) dan PT HM Sampoerna (Phillip Morris) (27%). Sisanya, 11 persen, milik PT. Bentoel International, PT. Wismilak, PT. Kayadibya Mahardika (Apache), PT Kolang Citra Abadi (Moden), dan PT. Nojorono Tobacco (Minak Djinggo/Class Mild).

Iklan tersebut dipasang di seluruh kota dengan beberapa terkonsentrasi secara strategis di bagian pusat kota (Surabaya tengah). Kami bandingankan data lokasi iklan itu dengan data lokasi sekolah dan universitas negeri dan swasta di kota ini.

Dari data ini tampak ada potensi paparan iklan rokok pada ratusan ribu anak-anak usia sekolah (ada sekitar 470 ribu siswa berusia 5-19 tahun di Kota Surabaya). Dalam hal intensitas iklan, ada 239 iklan rokok (78% dari total) berada dalam jarak 300 meter dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki 10 menit dari sekolah. Iklan mereka paling banyak ditemui di lingkungan sekitar sekolah swasta dan sekolah dasar dan sekolah menengah. Dua pertiga universitas berada di dalam hotspot iklan rokok.

Tingginya visibilitas iklan rokok luar ruang di sekitar fasilitas pendidikan terjadi karena di kota ini tak ada larangan promosi rokok di ruang terbuka. Banyak dari promosi tersebut adalah papan iklan dan papan video besar, yang pesannya lebih mudah diingat orang muda.

Dari data tersebut tampak bahwa tiga perusahaan tembakau terbesar (Djarum, Gudang Garam, dan Sampoerna) memasarkan rokok secara agresif dan menarik, terutama kepada kaum muda. Semua ini mendorong citra merek yang ada dalam materi iklan dan meningkatkan potensi penggunaan tembakau di kalangan muda.

Hasil riset ini juga menunjukkan titik pusat (hotspot) iklan yang signifikan, terutama di daerah tengah kota yang terlihat lebih padat penduduknya dan lebih miskin. Ini dapat berkontribusi pada meningkatnya penggunaan tembakau di antara populasi yang lebih miskin, khususnya kaum muda.

Lemahnya pengendalian tembakau

Pemerintah Indonesia begitu lemah mengendalikan tembakau, termasuk tidak ada larangan iklan rokok di luar ruang secara nasional. Padahal, banyak negara telah memberlakukan larangan nasional terhadap iklan tembakau luar ruang termasuk Amerika Serikat (sejak 1998), Inggris (sejak 2003), dan Sri Lanka (sejak 2006).

Di tingkat daerah, beberapa kabupaten telah melarang iklan rokok di luar ruang tapi masih menemui kendala implementasi. Contohnya, Kabupaten Banyuwangi memberlakukan larangan iklan rokok di jalan utama dan arena olahraga pada 2016, tapi survei menemukan sekitar 1.300 iklan rokok setahun kemudian.

Riset kami bertujuan untuk memberikan bukti tentang visibilitas iklan rokok luar ruangan di sekitar fasilitas pendidikan di Kota Surabaya yang tidak memiliki peraturan larangan.

Hasil riset ini mendukung peran penting regulasi yang melarang iklan rokok luar ruang dalam mengurangi paparan pemasaran rokok, khususnya bagi kaum muda. Bukti ini seharusnya dapat mengingatkan pemerintah untuk melarang iklan tembakau luar ruangan.

Idealnya iklan rokok di luar ruang dilarang total untuk menghentikan tren peningkatan prevalensi merokok di kalangan kaum muda.

Belajar dari daerah lain

Saat ini, hanya sekitar 3% kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki beberapa peraturan untuk melarang iklan tembakau luar ruangan. Upaya terpadu harus dilakukan untuk meluaskan pelarangan iklan rokok di ruang terbuka ke 97% kabupaten lainnya.

Rujukan paling memadai larangan iklan rokok di ruang publik adalah DKI Jakarta (sejak 2015), Kota Bogor (sejak 2015) dan Kulonprogo (sejak 2014). Pengalaman daerah tanpa iklan di Indonesia tersebut dapat dijadikan acuan berbagai kota lainnya, bahwa iklan rokok bukan satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Roda pemerintahan daerah yang melarang iklan rokok di luar ruang itu tetap berjalan normal. Ruang iklan yang dulu dibeli oleh perusahaan rokok kini tergantikan oleh produk lain non-tembakau seperti telekomunikasi, aplikasi transportasi, perbankan, dan produk lainnya.

Dengan temuan riset ini, kami sangat berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera melarang total iklan rokok luar ruang untuk melindungi anak-anak dari paparan promosi rokok di Kota Pahlawan.The Conversation

Ilham Akhsanu Ridlo, Lecturer in Department of Health Policy and Administration, Universitas Airlangga; Dian Kusuma, Research associate, Imperial College London, dan Hario Megatsari, Lecturer in Public Health, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Distribution Analysis of Doctors in Indonesia

Introduction:
The distribution of health workers was an important study in Indonesia which has a wide geographical range and challenges as an archipelagic country for the fulfillment of fair and equitable health services. Aim: The study was conducted to answer factors related to the distribution of doctors based on provinces in Indonesia.
Methods:
Advanced analysis of secondary data from “Data and Information: Indonesian Health Profile in 2017”. The analysis unit in this study was the province, all 34 provinces in Indonesia were analyzed. The dependent variable was the Number of Doctors. Dependent variables were the number of population, density, percentage of poor people, number of hospitals, and number of Puskesmas.
Results:
Variability in the availability of doctors was very wide. The more the population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The denser the population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more the poor population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more hospitals, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more Puskesmas, the more attractive it was for doctors to practice in the province. Conclusions:
All variables analyzed were related to the number of doctors. Variables of population, density, percentage of poor people, number of hospitals, and number of Puskesmas were positively related to the number of doctors.

Available on INA-Rxiv Pre-Print: https://osf.io/preprints/inarxiv/df6ns/

Citation:
APA
Laksono, A. D., Ridlo, I. A., & e. (2019, June 18). Distribution Analysis of Doctors in Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/df6ns
MLA
Laksono, Agung D., et al. “Distribution Analysis of Doctors in Indonesia.” INA-Rxiv, 18 June 2019. Web.
Chicago
Laksono, Agung D., Ilham A. Ridlo, and ernawaty. 2019. “Distribution Analysis of Doctors in Indonesia.” INA-Rxiv. June 18. doi:10.31227/osf.io/df6ns.

Hoaks anti-vaksinasi marak, bagaimana menyusun kebijakan kesehatan berbasis kebenaran ilmiah

Petugas kesehatan memvaksinasi untuk mencegah difteri di sekolah dasar di Surabaya, 2013. Imunisasi terbukti meningkatkan kekebalan tubuh penduduk dari serangan penyakit menular. Spotters/Shutterstock

Ilham Akhsanu Ridlo, Universitas Airlangga

Pemberian imunisasi telah terbukti membuat masyarakat lebih sehat dan sejahtera karena vaksinasi mencegah terjadinya pengeluaran yang sia-sia akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

Riset Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengestimasi dampak ekonomi dari vaksinasi periode 2001-2020 menyebutkan vaksinasi 10 jenis penyakit menular dapat mencegah 20 juta kematian di 73 negara, termasuk Indonesia. Vaksinasi, menurut riset tersebut, juga dapat menyelamatkan kerugian yang ditimbulkan sebesar US$350 miliar (hampir Rp5.000 triliun) untuk biaya perawatan kesehatan, sedangkan nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas dari vaksinasi ini diperkirakan mencapai US$820 miliar (sekitar Rp11.700 triliun) di 73 negara tersebut.

Tapi rupanya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keampuhan vaksinasi perlu ditingkatkan. Akhir tahun lalu, Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan, alih-alih naik, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak berusia 12-23 bulan hanya 57,9%. Ini turun dibanding lima tahun tahun lalu yang mencapai 59,2%. Lebih dari tiga juta anak usia tersebut tidak menerima vaksinasi lengkap. Sementara, untuk mencapai level imunitas yang optimal pada populasi semestinya cakupannya di atas 80 persen.

Amat disayangkan bahwa data-data tentang manfaat vaksinasi seperti hasil riset WHO tersebut tidak bermakna apa-apa bagi sebagian orang tua akibat pengaruh berita palsu dan teori konspirasi tentang vaksinasi, yang marak tersebar melalui media sosial. Karena itu, kebijakan kesehatan dan komunikasi sains yang tepat sangat dibutuhkan untuk menyakinkan masyarakat ihwal manfaat imunisasi.

Anti-vaksin dari hoaks Wakefield

Argumentasi yang sering kita dengar digunakan oleh orang dan kelompok anti-vaksin adalah hasil riset yang dilakukan (bekas) dokter Inggris Andrew Wakefield pada 1998. Riset tersebut diterbitkan di jurnal kedokteran prestisius The Lancet, tapi tak lama kemudian artikel tersebut dicabut oleh penerbit karena Wakefield terbukti terlibat pelanggaran etika penelitian yang serius berupa konflik kepentingan finansial dan pelanggaran ilmiah.

Wakefield menjelaskan ada keterkaitan antara pemberian vaksin MMR (Mumps Measles rubella) dan risiko kejadian Pervasive Developmental Disorder (PDD) atau autisme. Penelitiannya mendorong khalayak untuk mengaitkan pemberian vaksin MMR dengan beberapa kriteria diagnostik autisme yang berupa aspek komunikasi, interaksi sosial, minat atau perhatian.

Banyak penelitian setelahnya, termasuk studi terbaru yang terbit April 2019, dengan tegas membantah temuan palsu Wakefield dengan memberikan bukti yang solid bahwa vaksinasi MMR tidak meningkatkan risiko autisme, tidak memicu autisme, dan juga tidak ada kaitannya dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Menariknya, meski sudah banyak studi serupa yang membantah temuan Wakefield dan dilakukan lebih cermat secara saintifik, kelompok anti-vaksin selalu mengutip studi, yang disebut oleh ahli kesehatan dari Universitas Charleston Amerika Dennis K Flaherty sebagai “hoaks kesehatan paling merusak selama 100 tahun terakhir” itu. Hoaks Wakefield ini amat berbahaya karena selalu dijadikan pembenaran kaum anti-vaksin untuk menolak vaksinasi dan mendorong terbentuknya mitos-mitos lainnya yang berhubungan dengan keamanan vaksinasi.

Belakangan diketahui bahwa misinformasi dan disinformasi bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan naiknya popularitas gerakan anti-vaksin, namun lebih dipengaruhi sentimen dan ideologi politik yang menyertainya.

Kabar bohong dan epistemologi kebijakan

Laporan DailySocial tentang distribusi hoaks di media sosial pada 2018 menjelaskan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di Facebook (82,25 persen), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).

Disinformasi tersebut amat beragam, mulai dari beberapa makanan penyebab kematian, penyebab kanker, vaksinasi dan imunisasi. Seiring meluasnya akses terhadap internet, penyebaran informasi palsu ini malah semakin sulit untuk dikendalikan.

Perlawanan berbahaya terhadap kebenaran ilmiah terkait vaksin tak hanya di Indonesia. Di Amerika, politikus punya andil besar dalam maraknya disinformasi ini. Contohnya, bagaimana cara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kaitan antara vaksinasi dan kejadian autisme yang kemudian menjadi komoditas politik. Politikus Partai Republik yang terkenal konservatif itu mendukung dan membuat pembenaran atas penelitian Wakefield sehingga persoalan kredibilitas penelitian dan etik tidak menjadi hal yang patut diperhitungkan.

Yang menyedihkan, masyarakat menganggap informasi palsu ini seolah-olah menggambarkan yang nyata terjadi. Informasi palsu mengenai vaksinasi ini semakin liar karena dibumbui berbagai teori konspirasi.

Tokoh filantropis untuk gerakan pengendalian tembakau global dan politikus Partai Demokrat Amerika Michael R. Bloomberg dalam pidatonya di Rice University Mei tahun lalu, menyatakan para politikus populis terus menyangkal informasi faktual yang membuat publik merasa terancam. Bloomberg dengan tegas mengatakan “wabah ketidakjujuran” ini adalah satu-satunya komoditas yang terus dikapitalisasi oleh para politikus agar mendapatkan keuntungan elektoral. Namun kebenaran tetap kebenaran, sehingga kebohongan tak mungkin mampu terus-terusan menutupi yang sebenarnya terjadi.

Karena itu, kehadiran bukti empirik dalam perumusan kebijakan kesehatan tak bisa ditawar-tawar. Saat ini pemerintah Indonesia belum mengembangkan strategi yang jelas untuk melawan miskonsepsi dan krisis kredibilitas pada figur ilmuwan dan penelitian ilmiah yang mendasari beragam kebijakan kesehatan. Padahal efeknya jelas dan langsung dirasakan, seperti menurunnya cakupan imunisasi.

Kebijakan kesehatan berbasis kebenaran

Para ilmuwan dan perumus kebijakan kesehatan harus memahami lanskap politik di era paska-kebenaran agar dapat melewati tantangan ini dengan baik. Komunitas akademik juga dituntut untuk mereformasi strategi mereka dalam melakukan komunikasi sains supaya menutup kesenjangan pemahaman antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan dan masyarakat awam.

Dalam karya ilmiahnya, pakar kebijakan kesehatan dari London, Martin McKee dan David Stuckler, menyebutkan setidaknya ada 6 prinsip yang harus diadopsi oleh praktisi kesehatan masyarakat dalam menanggapi situasi ini.

  1. Menggunakan keahlian epidemiologis, praktisi kesehatan masyarakat dapat memberikan wawasan yang menjelaskan mengapa politik populis mendapatkan pengaruh yang luas.
  2. Menggunakan keahlian dalam menyusun model dan asesmen dampak kesehatan, praktisi kesehatan masyarakat dapat mengantisipasi dan memberi peringatan mengenai bahaya kebijakan populis.
  3. Praktisi kesehatan masyarakat dapat membantu pemerintah menyusun instrumen kebijakan kesehatan yang efektif.
  4. Praktisi kesehatan masyarakat harus menghindari menjadi partisan, dan secara aktif mempromosikan solidaritas dan persatuan.
  5. Praktisi kesehatan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendorong strategi cek fakta dan mempromosikan penggunaan bukti faktual.
  6. Praktisi kesehatan perlu kembali menilik masa lalu, saat ilmu kesehatan masyarakat pernah berkelindan dengan pemerintahan totaliter Nazi di Polandia yang berupaya mencegah tuberkulosis dengan genosida terhadap penduduk yang terinfeksi penyakit menular tersebut pada 1 Mei 1942.

Selain itu, dalam mengkomunikasikan temuannya, ilmuwan tidak boleh melakukan klaim berlebihan dan selalu berhati-hati dalam mendeskripsikan ketidakpastian. Ada beberapa teknik komunikasi sains yang dapat dilakukan, misalnya dengan memadukan strategi framing dengan storytelling. Strategi ini dilakukan dengan pengemasan dan seleksi fakta peristiwa yang ditujukan untuk membentuk persepsi publik melalui proses dialogis. Sebuah studi menunjukkan pendekatan dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

Ketika menyuplai bukti yang melandasi kebijakan kesehatan, ilmuwan harus menjamin kualitas penelitiannya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan Sains Terbuka, yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pendekatan ini memperluas kolaborasi lintas disiplin ilmu dan memperkuat jaringan peneliti dengan pengambil kebijakan dan LSM, sehingga dapat menghasilkan temuan riset yang solid, kredibel, dan berkualitas tinggi.

Kita membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk melawan hoaks anti-vaksinasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kebenaran ilmiah.

Ilham Akhsanu Ridlo, Assistant Lecturer in Department of Health Policy and Administration, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Ketimpangan akses akibatkan perempuan lebih rentan saat terjadi bencana alam

Perempuan korban tsunami Selat Sunda berdiri di depan rumahnya yang rusak di Kecamatan Sumur, Banten, 26 Desember 2018. Fajrul Islam/Shutterstock

Ernawaty, Universitas Airlangga

Korban perempuan lebih banyak dibanding korban laki-laki saat terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Dari sekitar 400 ribu orang yang mengungsi karena gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Agustus tahun lalu, misalnya, 229 ribu di antaranya perempuan dan 187 ribu laki-laki.

Fakta ini tampaknya menguatkan hasil riset Oxfam pada 2005 yang melaporkan bahwa korban meninggal pada bencana tsunami Aceh pada 2004 di empat desa di Kabupaten Aceh Utara, mayoritas (77%) adalah perempuan.

Laporan ini mengungkapkan beberapa pola sebagai penyebab banyaknya perempuan meninggal dalam bencana tsunami Aceh. Misalnya, para perempuan harus menjaga anak atau keluarganya yang lain saat bencana datang. Sedangkan laki-laki, saat terjadi tsunami, cenderung bisa berenang atau memanjat pohon.

Dalam kasus di Aceh juga ditengarai bahwa kemungkinan penyebab banyaknya korban perempuan dibanding laki-laki adalah banyak perempuan tidak bisa berenang.

Artikel ini mengulas setidaknya empat hal terkait keadaan perempuan lebih rentan dibanding laki-laki saat terjadi bencana dan setelah bencana.

1. Ketimpangan akses

Salah satu aspek yang sedikit dikaji adalah dampak bencana terhadap perempuan dan anak. Satu riset di Bangladesh menemukan fasilitas kesehatan yang kurang memadai selama bencana alam terjadi di sana menyebabkan perempuan rentan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi serta meningkatnya jumlah kekerasan domestik maupun seksual.

Riset lainnya menyebutkan bahwa risiko apa pun, baik risiko mati atau cedera yang terjadi dalam bencana yang sama akan terdistribusikan berbeda di masyarakat. Akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti air bersih, toilet, fasilitas kesehatan, dan sanitasi shelter dapat mempengaruhi kerentanan sebuah komunitas dalam bertahan hidup dan pulih pada kondisi normal.

Dalam perspektif gender, perempuan banyak menjadi korban dalam situasi bencana karena memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih selama di shelter pengungsian dibanding laki laki. Selain itu, kurangnya sarana prasarana mempersulit untuk memenuhi kebutuhan perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

Contohnya, sarana toilet dan kamar mandi darurat yang dibangun seadanya, jarak toilet dan kamar mandi yang jauh dari pengungsian serta penerangan seadanya juga membahayakan keselamatan kaum perempuan.

Di pengungsian, perempuan juga cenderung mengalami defisiensi nutrisi (gizi) karena mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang unik (khususnya saat mereka hamil atau menyusui bayi). Langkanya tempat yang memadai untuk menyusui bayi, minimnya makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan nutrisi, serta kualitas bahan pakaian yang tidak memadai merupakan banyak hal yang menjadi alasan rentannya perempuan di shelter pengungsian.

Belum lagi beragam adat, budaya, dan keyakinan agama yang dianut perempuan, yang menyebabkan tidak mudahnya perempuan untuk segera mengakses fasilitas yang tersedia di lingkungan pengungsian. Hal tersebut memiliki konsekuensi dalam upaya bertahan dalam situasi bencana.

2. Kekerasan pasca bencana

Di tempat pengungsian, keterbatasan ruang privasi membuat banyak perempuan merasa tidak nyaman. Tempat penampungan yang kurang privasi bisa memicu timbulnya kekerasan seksual pada perempuan.

Banyak perempuan memiliki kebiasaan yang tidak mungkin berganti pakaian di tempat yang mungkin dilihat oleh banyak orang, apalagi laki-laki. Demikian juga, banyak perempuan tidak akan bisa mandi atau buang air ketika menggunakan toilet yang juga digunakan oleh lawan jenis (toilet bersama).

Kekerasan seksual pada perempuan bahkan menjadi momok yang harus diwaspadai di lingkungan sementara pascabencana. Perempuan atau anak perempuan yang mungkin telah terpisah dari keluarga yang biasa bisa melindunginya, akan merasa semakin tidak berdaya di pengungsian.

Seorang anak perempuan korban gempa di Sulawesi Tengah baru-baru ini yang mengungsi ke Makassar, diduga diperkosa oleh tiga laki-laki di tempat pengungsian.

Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan) yang membuka tenda ramah perempuan di lokasi pengungsian pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada September 2018 menerima beberapa laporan kekerasan seksual pada perempuan.

3. Kebutuhan minimum: air

Perempuan menghadapi situasi sulit di pengungsian. Sulit untuk seorang perempuan yang sedang menstruasi atau ibu nifas merasa aman dan nyaman dengan kondisi tidak ada air dalam situasi bencana. Demikian pula ketika seorang perempuan memiliki anak kecil, ketiadaan air bisa lebih merepotkan bagi perempuan daripada laki-laki pada situasi bencana.

Masalah air, tidak hanya berhenti pada ketersediaan air untuk membersihkan diri. Kecukupan air minum akan lebih berpengaruh pada kuantitas air susu pada ibu yang sedang menyusui bayi. Kualitas air susu ibu sebagai pemasok utama bagi bayi di pengungsian tidak bisa diabaikan. Zat gizi yang baik dan cukup jumlahnya harus didapatkan dari kecukupan makanan yang bisa diperoleh pada kondisi pasca bencana.

Cerita di pengungsian akibat gempa Palu menunjukkan betapa logistik untuk bayi sulit dipenuhi. Ketersediaan air ini seringkali menjadi masalah yang rumit untuk diselesaikan. Seperti pada kasus gempa Lombok, sumber air ikut serta hancur di samping itu pasokan air bersih sulit.

Ibu hamil, yang pada kondisi normal merupakan kelompok populasi yang rentan, akan semakin rentan jika berada pada kondisi pasca bencana dengan lingkungan yang tidak mendukung segala kebutuhan minimalnya. Tenda yang penuh sesak, terpisah dengan keluarga, dan berbagai pemicu stres bisa mengancam kebutuhan nutrisi ibu hamil yang tidak tercukupi.

Adakah petugas medis yang tersedia dan siap merespons ketika ibu hamil membutuhkannya? Bagaimana dengan peralatan dan obat yang dibutuhkan? Adakah angkutan yang mendukung mobilitas ibu hamil bila dibutuhkan untuk memindahnya ke fasilitas kesehatan yang lebih layak?

Karena itu, dibutuhkan perlakuan khusus untuk ibu hamil, baik pada proses evakuasi maupun saat di tempat pengungsian.

4. Trauma dan suara perempuan

Tidak semua kebutuhan perempuan bertumpu pada kebutuhan fisik saja. Perempuan yang kehilangan suami, kehilangan anak, atau anak perempuan yang kehilangan orang tua atau keluarganya akan mengalami trauma psikologis yang relatif panjang. Pemulihan trauma psikologis amat sangat diperlukan, dengan pendekatan spesifik pada setiap jenis kasus yang terjadi.

Minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin dalam pengungsian seringkali menghambat terdengarnya suara perempuan, sehingga kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi pemenuhan utama. Kesempatan untuk hadir dan tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi, maupun pertemuan dengan stakeholder lain di tempat pengungsian banyak diwakili oleh laki-laki.

Alasan domestik seperti tidak bisa meninggalkan anak, dalam kondisi hamil dan merasa kurang sehat, sangat bisa menjadi alasan tidak tampilnya perempuan dalam komunitas.

Demikian pula alasan budaya rumah tangga-seperti biasa mewakilkan keputusan pada laki-laki, merupakan hambatan untuk menyampaikan kebutuhan sesungguhnya dari perspektif perempuan.

Apa solusinya?

Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada 2015 yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pedoman ini memuat serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana atau saat tanggap darurat krisis kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan kematian, kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak bencana, khususnya perempuan dan remaja perempuan.

Pada 2007 Kementerian Kesehatan menyusun Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Remaja pada Krisis Kesehatan. Pada masa krisis kesehatan, remaja (terutama perempuan) adalah komunitas rentan terhadap kekerasan seksual, perkosaan yang bisa berujung pada infeksi menular seksual, ataupun juga risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Penerbitan pedoman tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam bencana yang merupakan kondisi krisis kesehatan. Tapi yang paling penting adalah implementasi pedoman tersebut. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat harus berkomitmen dalam implementasi pedoman tersebut.

Pemerintah tidak hanya wajib memiliki program mitigasi bencana yang baik, tapi juga memberikan pendidikan berkesinambungan pada segala lapisan masyarakat di daerah rawan bencana.

Ernawaty, Lecturer at Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Diskusi Sains Terbuka dan Launching JAKI English Edition

Bertempat di Aula Sabdo Adi, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (JAKI) melaksanakan acara diskusi sains terbuka yang menghadirkan pembicara Dr. Dasapta Erwin Irawan. Diskusi yang juga merupakan rangkaian dari peluncuran JAKI edisi bahasa Inggris ini berlangsung dengan metode Webinar (Web Seminar).

Acara ini meriah dengan dihadiri oleh beberapa jurnal di lingkungan Universitas Airlangga serta para reviewer dan dosen FKM Unair. Diskusi sains terbuka sendiri baru pertama kali dilaksanakan di Universitas Airlangga atas prakarsa JAKI dan Komunitas Sains Terbuka Airlangga yang digawangi oleh Rizqy Amelia Zein.

Dari diskusi tersebut, dapat dibuat rangkuman bahwa pengetahuan adalah milik masyarakat. Bukan milik penerbit atau redaksi jurnal (bereputasi). Karena sifatnya adalah barang publik, maka sebaiknya dibagikan seluas-luasnya bagi publik. Sebagai akademisi maupun peneliti yang seharusnya dilakukan adalah mengejar reputasi, bukan posisi di pemeringkatan.

Bagaimana agar reputasi terdongkrak? Bagikan seluasnya agak sebanyak mungkin orang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita. Anggapan keliru apabila peneliti berpikir bahwa idenya akan dicuri ketika dibagikan. Justru ketika dibagikan, peneliti sedang melindungi haknya atas karyanya sendiri dan metrik cenderung memberikan impresi yang keliru soal substansi karya ilmiah. Untuk itu, sebaiknya kita menggunakan metrik seperlunya saja, sesuai dengan peruntukannya. Serta tidak harus menunggu punya karya yang banyak, H-index yang tinggi untuk mempraktikkan #SainsTerbuka. Kita sendiri dapat mulai dari hal yang kecil, misalnya membagikan slide presentasi atau beberapa informasi yang berguna bagi publik.

/IAR

Protecting those who care: The characteristics of occupational Tuberculosis risk in health care workers

Nosocomial TB infection remains an urgent public health problem that requires relentless efforts to overcome. In general, health care workers (HCWs) have a significantly higher risk of suffering from active and latent TB owing to their daily occupational TB risk exposure. The risk is indeed more severe in high TB burden countries, such as Indonesia. In this research, we aimed to: (1) investigate the underlying factor structure of risk characteristics, specifically the risk of nosocomial TB transmission in health care facilities; (2) estimate the effects of work-related determinants and risk characteristics on risk perception; and (3) compare occupational risk perception of contracting TB with expert risk assessment. A paper-based questionnaire was administered to 179 HCWs working for ten public health centres and two hospitals in Surabaya, Indonesia. An exploratory factor analysis of nine risk characteristics revealed a two-factor solution (knowledge-evoked dread and controllability of damage). Structural equation modelling indicated a piece of suggestive evidence that controllability of damage positively affected risk perception, while knowledge-evoked dread did not. Perceived safety conditions yielded a positive and moderate association to controllability of damage, implying that safety infrastructure could be perceived as ‘a cue’ to the presence of a dangerous hazard. The intensity of exposure to TB patients was negatively correlated with the controllability of damage. This indicates that more experience in handling TB patients could lead to underestimation of risk. Our research showed that HCWs tended to accurately estimate the risk of contracting TB based on their specific profession/duties, yet overestimated the risk of contracting TB when it was aggregated to the health care facility level. Although further research is necessary, to include the prevalence of latent/active TB as a part of risk assessments, our research highlights the importance of addressing risk perception, especially encouraging HCWs to become more active in advocating for the required allocation resources for their workplaces or even aiding in raising communities’ awareness of TB transmission.

Urban and rural disparities in hospital utilization among Indonesian adults

Background:
Equal access to healthcare facilities, patient’s satisfaction, and respect for the desire of the patient were recognized as the basic principles of each of the health care system. Each person must be given the opportunity to access health services in accordance with the requirements of their health. We aimed to prove the existence of disparities hospital utilization based on the category of urban-rural areas. Methods: The research used the 2013 Indonesian Basic Health Survey (RKD) as analysis material, that was de-signed a cross-sectional survey. With the multi-stage cluster random sampling method, 722,329 respondents were obtained. Data were analyzed using Multinomial Logistic Regression tests. Results: The results showed adults living in urban were likely to use hospital outpatient facilities 1.246 times higher than adults living in rural areas (OR 1.246; 95% CI 1.026 – 1.030). The likelihood of utilizing at the same time outpatient and inpatient facilities at 1.134 times higher in adults living in urban than those in rural areas (OR 1.134; 95% CI 1.025 – 1.255). While for the category of hospital inpatient utilization, there was no significant difference. Conclusion: There was a disparity in hospital utilization between urban-rural areas. Urban show better utilization than rural areas in outpatient and at the same time the use of inpatient care.

Do Justice and Trust Affect Acceptability of Indonesian Social Health Insurance Policy? A cross-sectional survey of laypeople and health care workers

Abstract
After two bills passed in 2004 and 2011, a nation-wide social insurance in Indonesia has formally established. Aiming at a universal health coverage in 2019, the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) will cover almost 260 million Indonesians and be one of the biggest single payer national health insurance scheme in the world. Our research attempted to investigate whether justice, trust to health care services, confidence level of health system, political party support and evaluation of health care services post-JKN affected policy acceptability in our health workers (N=95) and laypeople (N=308) sample. A-two level multilevel modelling in our health worker sample revealed that justice negatively correlated to policy acceptability, while confidence to health system and institutions as well as evaluation of health care service post-JKN yielded positive correlation. In our laypeople sample, trust to health care service and evaluation of health care service post-JKN were positively affected policy acceptability. In this paper, we discussed why justice matters to a positive policy acceptability for health workers, but not for laypeople. We also discussed the possibility of laypeople’s pragmatic motives of joining JKN scheme.


Indonesia Darurat Kesehatan Mental?

Kasus kematian akibat bunuh diri 17 Maret di Jagakarsa, Jakarta Selatan sejatinya membuka mata kita tentang kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia. Tidak jauh dari pemberitaan tentang itu, kita kembali dibuat terkaget-kaget saat beberapa hari yang lalu koran ini menyajikan berita pendalaman kasus pornografi anak (child pornography) oleh subdit cyber crimeDitreskrimsus Polda Metro Jaya yang menambah jumlah korban dan pelaku yang menggunakan media Facebook sebagai jejaringnya. Saat ini kasus tersebut masih menjadi sumber ketakutan bagai mayoritas orangtua. Dua kasus tersebut dapat dimaknai sebagai fenomena iceberg yang memungkinkan kejadian serupa lebih besar jumlahnya di bawah permukaan pengungkapan media.

Secara global, kesehatan mental merupakan isu sentral pembangunan kesehatan. WHO menegaskan bahwa definisi sehat merupakan definisi yang sifatnya integral; artinya tidak bukan sekedar bebas dari penyakit, namun kondisi dimana seseorang mencapai kesejahteraan paripurna secara fisik, mental dan sosial. Melihat tren global, kesehatan mental tidak lagi dipandang sebagai isu perifer dalam pembangunan kesehatan, mengingat betapa seriusnya dampak yang diakibatkan oleh lemahnya kondisi kesehatan mental. Apabila kita mencermati estimasi WHO mengenai disability-life adjusted years(DALY) pada tahun 2012 menempatkan Unipolar Depressive Disorders pada peringkat 9 dari 20 penyakit utama, apabila dibandingkan dengan penyakit menular (communicable diseases) atau penyakit tidak menular (noxn-communicable diseases) lainnya. Artinya, meskipun gangguan mental belum terlalu dipandang sebagai problem epidemiologis, nyatanya memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membuat jutaan orang hidup dalam disabilitas.

Gangguan kesehatan mental membutuhkan fokus penuh dari para pengambil kebijakan, mengingat gangguan kesehatan mental mulai dianggap sebagai ancaman serius yang membutuhkan respon cepat dari penyedia layanan kesehatan. Survei yang dilakukan di Amerika Serikat menyatakan bahwa nilai kerugian dalam domain sumberdaya manusia yang harus ditanggung pemberi kerja mencapai US$36 juta setiap tahunnya akibat major depressive disorder(MDD) yang diderita para pekerjanya. Lebih lanjut, 10 negara partisipan survei WMH melaporkan adanya rata-rata kerugian produktivitas sampai dengan 22 hari/pekerja. Sayangnya sampai dengan saat ini, gangguan kesehatan mental masih tergolong low priority issue di mayoritas negara berkembang. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen para pengambil kebijakan untuk serius menangani masalah kesehatan mental, meskipun data-data epidemiologis menunjukkan bahwa problem ini tak lagi bisa dianggap remeh.

Sampai Dimana Kita?

Riset  Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang lalu memang menunjukkan adanya penurunan prevalensi gangguan mental emosional, apabila dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2007. Namun, penurunan prevalensi kejadian kesehatan mental merupakan sebuah anomali, bahkan sesungguhnya bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah kekurangan data epidemiologis yang berkualitas untuk menyusun kebijakan kesehatan mental. Perangkat kebijakan yang menaungi upaya peningkatan kualitas kesehatan mental di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa.

Upaya membentuk payung legislasi atas kebijakan kesehatan mental adalah usaha yang patut diapresiasi, meskipun pemerintah cenderung lambat dalam menjabarkannya dalam peraturan teknis. Selain itu, arah kebijakan kesehatan mental di Indonesia masih berkutat di area kuratif, belum memberikan porsi yang sama pada tahap preventif, promotif maupun rehabilitatif. Upaya tersebut dipengaruhi oleh komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan alokasi belanja kesehatan yang hanya diberi slot 5% dari APBN 2016, sedangkan anggaran untuk kesehatan mental hanya rata-rata 1% dari total anggaran kesehatan. Selain isu mengenai data epidemiologis, proses legislasi dan health budgeting, isu lainnya yang menjadi sentral dalam perbincangan mengenai kesehatan mental di Indonesia adalah problem mengenai kesenjangan perawatan (treatment gap) serta stigma dan diskriminasi yang dialami oleh orang dengan gangguan mental (ODGM).

Masalah kesehatan mental tak lagi dapat dianggap sebagai isu perifer dalam perancangan kebijakan kesehatan. Faktanya, gangguan kesehatan mental adalah ancaman global yang juga harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kebijakan kesehatan mental yang evidence-based tentunya tak mungkin dapat disusun apabila data epidemiologis yang berkualitas tidak tersedia, sehingga langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah adalah berupaya untuk memotret kondisi kesehatan mental masyarakat melalui riset yang komperhensif. Dengan data yang komperhensif, perancangan program kunci dan alokasi anggaran tentunya akan dapat diatur secara proporsional. Selanjutnya komitmen politik yang progresif menjadi faktor pendorong mengatasi kesenjangan perawatan. Pemerintah harus merevitalisasi upaya dukungan kesehatan mental yang berkualitas berbasis keluarga dan komunitas, yang saat ini linier dengan sistem kesehatan nasional kita.

Artikel diatas adalah teks asli, sebelum masuk ke meja redaksi.
Dimuat di Rubrik Opini, Jawa Pos tanggal 27 Maret 2017.

Mendorong Komitmen Politik bagi Kesehatan Mental

Peringatan Hari Kesehatan sedunia 7 April kemarin membawa tajuk ‘Depression: Let’s talk,’ memfokuskan perhatian masyarakat dunia pada masalah kesehatan mental, khususnya Depresi. Depresi menjadi sorotan karena menimbulkan beban penyakit yang cukup. Berdasarkan riset Global Health Estimates yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Disability Adjusted Life Years (DALY), yakni beban penyakit (burden of disease) kelak pada tahun 2020 menempatkan Depresi di peringkat kedua dunia dan diprediksikan naik ke peringkat 1 pada tahun 2030.
Depresi berbeda dengan stres, berbeda dengan pemahaman awam pada umumnya. Depresi merupakan bentuk yang ekstrim dan patologis dari stres. Depresi merupakan salah satu penyebab utama disabilitas, sangat mempengaruhi kondisi fisik, dan secara langsung sebagai penyumbang kejadian kematian akibat bunuh diri. Pada periode pasca persalinan, Depresi merupakan masalah yang berisiko dialami oleh ibu (post-partum depression) dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Angka yang dirilis oleh WHO tentang Depresi menempatkan Indonesia diperingkat ke-4 dunia setelah India, India dan Amerika Serikat dengan prevalensi Depresi tertinggi. Meskipun ada pengaruh besarnya populasi penduduk, namun hal ini dapat dimaknai bahwa Depresi merupakan konsekuensi dari overpopulasi. Oleh tenaga kesehatan mental, Depresi sering disebut sebagai “Black Dog” dimana resikonya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, namun tetap dapat dikendalikan.

Kesenjangan Perawatan dan Health Budgeting

Permasalahan treatment gap tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tercatat sekitar 32.2% penderita Skizofrenia yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Sedangkan di Indonesia, seperti yang dicatat Kementerian Kesehatan, angkanya jauh lebih mencengangkan 96.5% penderita skizofrenia tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Artinya, kurang dari 10% penderita skizofrenia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Selama ini, layanan kesehatan mental banyak berpusat di rumah sakit jiwa milik pemerintah dan swasta yang jumlahnya ‘hanya’ 48 dan hanya ada di 26 propinsi di Indonesia. Lebih lanjut, jumlah tempat tidur yang dialokasikan untuk pasien psikiatrik hanya ada 7500 tempat tidur di seluruh Indonesia. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki rumah sakit jiwa tentunya memaksa pemerintah untuk mengubah orientasinya dari pelayanan kesehatan mental berbasis rujukan (pasien gangguan mental dirujuk ke rumah sakit jiwa) menjadi kesehatan mental komunitas dasar (pasien dirawat di layanan kesehatan primer) serta dengan memperkuat pendekatan keluarga.

Namun sejak integrasi layanan kesehatan mental ke Puskesmas pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000, hanya 30% dari 9000 Puskesmas di seluruh Indonesia yang berhasil menyediakan layanan kesehatan mental. Indonesia juga masih kekurangan tenaga kesehatan mental yang siap melayani pasien di layanan kesehatan primer (Puskesmas), tenaga kesehatan di Puskesmas juga kurang terlatih untuk menangani kasus kesehatan mental, bahkan harus menangani kasus diluar kompetensinya.

Kesenjangan perawatan dan penanggulangan kesehatan mental dari hulu ke hilir sangat bergantung pada aspek proporsi anggaran di bidang kesehatan. Peningkatan anggaran dalam penanganan masalah kesehatan mental sangat diperlukan. Investasi terhadap kesehatan mental akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi sebuah negara.

WHO menyebutkan bahwa setiap investasi US$1 kepada penanganan kesehatan mental akan berdampak pada peningkatan kesehatan yang lebih baik dan kemampuan produktivitas sebesar US$4. Keengganan berpihak dalam aspek pembiayaan kesehatan mental akan menimbulkan kerugian ekonomi. Keluarga akan langsung dirugikan karena tidak mampu bekerja lebih baik, produktivitas angkatan kerja menurun, sebagai konsekuensinya. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan sulit ditingkatkan, karena beban masalah kesehatan mental.

Perlu Dukungan Politik

Proses perbaikan anggaran kesehatan di Indonesia khususnya untuk kesehatan mental memerlukan dukungan policymaker. Beragam upaya dari para mental health expert tidak lengkap tanpa dukungan politik. Membekali para politisi dengan pengetahuan komprehensif mengenai isu kesehatan mental adalah salah satu langkah tepat bagi para penyusun kebijakan kesehatan mental agar proses politik anggaran berjalan lancar. Sekarang saatnya untuk menjadikan isu kesehatan mental menjadi salah satu isu prioritas, tidak lagi menempatkannya pada posisi yang subordinat. Policymaker tidak bisa ‘berjalan’ sendiri tanpa dukungan dari para mental health expert. Riset-riset epidemiologis harus digencarkan untuk mengakomodasi evidence-based policy. Usaha untuk menjembatani expert dengan policymaker harus mulai diinisiasi.

Pada akhirnya, kita sudah selayaknya tidak menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang sehat mental. Oleh karenanya, kita harus mendorong agar kesehatan mental menjadi isu prioritas, sekaligus mendukung upaya pembangunan kesehatan Indonesia. Dialog panjang atas proses politik harus ditinggalkan untuk mencapai kepentingan jangka panjang. Proses politik tentunya harus diarahkan pada penyusunan conceptual framework yang operasional dan relevan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.