Sains Terbuka, mengapa penting bagi Indonesia yang dana risetnya kecil

File 20190222 195864 1bofw6o.jpg?ixlib=rb 1.1
Intararit/Shutterstock

Khaeruddin Kiramang, Curtin University

Cuitan akun Twitter CEO Bukalapak Achmad Zaky tentang kecilnya dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan dengan negara lain, untuk menunjang Industri 4.0 menuai kontroversi sehingga Presiden Joko Widodo memanggilnya ke Istana.

Menepis ucapan Zaky, Jokowi menyatakan anggaran riset tahun ini senilai Rp 26 triliun, yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara, itu sudah gede. Padahal presiden juga berulang kali mempertanyakan apa hasil dari dana riset yang terus meningkat tersebut.

Pernyataan Zaky, sebagai pelaku industri digital, membuka mata kita bahwa kini saatnya mengembangkan riset yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk memajukan industri, selain dana riset, hal yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antar pemangku kebijakan (pemerintah), lembaga riset (peneliti), dan industri. Kolaborasi hanya akan terjalin dengan baik jika riset dikembangkan dengan konsep “sains terbuka”.

Apa itu ‘sains terbuka’?

Sains Terbuka menyiratkan pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas, dan dikembangkan bersama melalui jaringan kolaboratif. Keterbukaan ilmu pengetahuan ini ditekankan utamanya pada hasil penelitian yang didanai oleh publik atau pajak rakyat.

Taksonomi Sains Terbuka. FOSTER

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini populer karena menjadi istilah generik untuk gerakan yang mendorong pengetahuan dalam bentuk data, publikasi hasil penelitian, metode, perangkat, dan sumber daya yang berkaitan dengan penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sains terbuka adalah anti-tesis dari sains komersial yang ekslusif. Telah lama ada anggapan bahwa ilmuwan hidup di menara gading, terisolasi dari realitas di sekitarnya. Sebab, tidak mudah bagi kita mengakses secara luas hasil karya dan pemikiran mereka, akibat dominasi penerbit komersial yang mengkapitalisasi ilmu pengetahuan.

Masyarakat awam yang memiliki keterbatasan finansial di negara-negara berkembang misalnya, tidak mampu mengakses hasil penelitian dari negara maju karena terhalang biaya akses (paywall) yang amat mahal. Biaya akses satu artikel di Elsevier Belanda, misalnya, sekitar US$30 per view (tayang). Maksudnya, pembelian per tayang ini hanya berlaku satu kali dengan hak akses selama 24 jam dan kesempatan mencetak artikel yang dibeli dalam durasi tersebut. Bahkan para ilmuwan pun harus membayar untuk membaca karya mereka sendiri.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur membuat negara-negara berkembang sulit mengimbangi perkembangan riset dan inovasi negara-negara maju. Kondisi kesenjangan ini yang melahirkan gagasan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya dikomersialkan, sehingga melahirkan gerakan Sains Terbuka (Open Science).

Beberapa konsep keterbukaan diterapkan dalam Sains Terbuka: akses terbuka, sumber terbuka, metodologi terbuka, tinjauan mitra bestari terbuka, dan pendidikan terbuka. Akses terbuka dan data Terbuka merupakan dua istilah yang paling sering dibicarakan di antara konsep keterbukaan itu. Akses terbuka merujuk pada gerakan untuk membuka akses ke publikasi ilmiah yang selama ini dikuasai oleh penerbit komersial. Gerakan ini ditandai dengan lahirnya Budapest Open Access Initiative pada awal 2002

Gerakan Akses Terbuka diwujudkan dengan dua cara: pertama, publikasi karya melalui jurnal akses terbuka setelah ditinjau oleh mitra bestari. Cara ini dikenal dengan istilah Gold Open Access. Kedua, mengunggah karya secara mandiri (self-archiving) melalui repositori, blog, web pribadi, dan server naskah pra-cetak (pre-print). Cara ini dikenal dengan istilah Green Open Access.

Sedangkan konsep data terbuka didorong oleh pemikiran akan pentingnya publik mengetahui data penelitian. Data yang dibuka bukan hanya data yang telah diproses tapi juga data mentah agar temuan penelitian mudah diverifikasi, diuji kembali (replikasi), sehingga temuan penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut.

Menjebol kunci sains status quo

Meski istilah Sains Terbuka ini baru populer dalam dekade terakhir ini, konsep dasarnya bukan hal yang baru. Kata ‘terbuka’ merupakan penegasan untuk mengembalikan sains pada khittah-nya bahwa sains semestinya terbuka untuk semua orang.

Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang dideklasikan pada 1948, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas… berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya”. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 Ayat 2 memandatkan: “Hasil penelitian wajib disebarluaskan…”.

Ada empat dimensi yang membedakan pengetahuan dalam konsep sains terbuka dengan konsep sains status quo:

  1. transparan, artinya seluruh metode memperoleh sains dapat diakses publik, sehingga dapat diverifikasi;
  2. dapat diakses oleh semua orang, terlepas kelas sosialnya, setiap orang mudah mengakses ilmu pengetahuan;
  3. berbagi pengetahuan, para ilmuwan didorong untuk membagi seluas-luasnya hasil pemikiran dan karyanya.
  4. Terakhir, kolaboratif, sains diperoleh melalui kolaborasi (bukan kompetisi) para ilmuwan dari berbagai disiplin, budaya, dan wilayah geografis.

Jika bermanfaat, apa hambatannya?

Salah satu alasan yang membuat ilmuwan enggan membagi karyanya adalah kekhawatiran bahwa ide atau data mereka “dicuri” lalu dipublikasikan oleh orang lain. Jika itu terjadi, mereka menganggap riset mereka tidak lagi mengandung unsur kebaruan dan berujung pada tertolaknya artikel mereka di jurnal bereputasi.

Gagal dimuat di jurnal kredibel akan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan dana penelitian, insentif, dan promosi. Tanpa dana, penelitian tidak akan berjalan, dan pada akhirnya akan berakibat buruk pada jenjang karir mereka.

Kekhawatiran ini sebenarnya tidak beralasan karena justru dengan membaginya maka akan banyak orang yang tahu ide-ide kita. Keterbukaan justru semakin menegaskan jejak bahwa karya itu adalah milik kita.

Hambatan lain penerapan sains terbuka di Indonesia, seperti hasil telaah oleh Irawan dan koleganya, adalah rendahnya kepercayaan diri peneliti, praktek penelitian yang meragukan, motivasi meneliti dan menulis yang lebih didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan jenjang karir ketimbang pengembangan keilmuan.

Apa keuntungannya?

Dalam konteks Indonesia, hampir semua penelitian didanai oleh pemerintah dan karena itu wajib dipublikasikan. Saya berpandangan bahwa pembiayaan riset yang berasal dari pajak masyarakat, harus dibagikan secara terbuka dan tidak seharusnya disimpan di balik dinding komersialisasi.

Penerbit komersial seperti Elsevier Belanda, misalnya, sudah lama mendapatkan kritik keras dari komunitas akademik karena melakukan hiper-komersialisasi. Hasil penelitian yang dibiayai oleh publik, dijual kembali kepada perpustakaan dengan biaya langganan yang sangat tidak masuk akal. Harga berlangganan sebuah jurnal Thin Solid Films, misalnya, bisa mencapai US$16.000 per tahun.

Perpustakaan punya peran besar dalam gerakan keterbukaan dengan melepaskan cengkeraman penerbit komersial. Sejak 2008, misalnya, tidak kurang dari 40 perpustakaan perguruan tinggi besar dunia di Amerika dan Eropa telah membatalkan langganan jurnalnya dengan beberapa penerbit komersial.

Bagi para ilmuwan, penerapan sains terbuka memberikan keuntungan berupa peningkatan sitasi, visibilitas, peluang kerja sama dan kesempatan untuk mendapatkan dana penelitian yang lebih besar. Sains terbuka membuat penelitian menjadi lebih transparan dan mudah diverifikasi.

Transparansi penelitian penting agar penelitian dapat diverifikasi melalui proses replikasi yang dapat dilakukan, baik oleh peneliti itu sendiri maupun peneliti lain. Dengan demikian kecurangan dalam penelitian seperti pemalsuan data dan praktik penelitian yang meragukan dapat dihindari.

Bagi masyarakat awam, manfaat sains terbuka dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya akses ke hasil penelitian. Pemangku kebijakan akan mudah memantau perkembangan riset, membantu pengambilan keputusan, dan merumuskan kebijakan berbasis bukti.

Bagi kalangan industri, sains terbuka dapat memacu pengembangan inovasi dan produksi. Sementara bagi para jurnalis, ini akan memudahkan mereka mendapatkan bahan berita terkait perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dengan dana riset yang belum besar, sudah saatnya pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan sains terbuka untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kolaborasi dan mendorong perubahan yang lebih besar.

Khaeruddin Kiramang, PhD Student at Department of Information Studies, Curtin University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Data terbuka BPJS Kesehatan: Modal awal untuk ungkap misteri sains kesehatan Indonesia

File 20190503 103071 1fgwb5a.jpg?ixlib=rb 1.1
Data dari pasien sangat penting untuk riset dan mengevaluasi kebijakan kesehatan. Antrean orang berobat di rumah sakit di Klaten, 10 Maret 2019. Prasetyobie/Shutterstock

Anis Fuad, Universitas Gadjah Mada

Mulai Februari 2019, BPJS Kesehatan menyediakan data sampel periode 2015-2016 untuk publik; menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara yang menyediakan data administratif jaminan kesehatan untuk riset.

Langkah BPJS, juga kebijakan Badan Pusat Statistik yang membuka akses data untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan secara gratis merupakan angin segar bagi para peneliti kesehatan.

Bagi para peneliti, modal utama suatu riset, selain dana, adalah data.

Dengan terbatasnya biaya riset, berpaling kepada data sekunder yang berkualitas menjadi solusi. Dengan demikian, ketersediaan data sekunder menjadi kunci.

Misteri situasi kesehatan Indonesia

Data administratif jaminan kesehatan Indonesia diharapkan dapat membantu peneliti kesehatan untuk mengungkap berbagai masalah kesehatan yang belum jelas. Sebagian pelajaran penting dari perjuangan membangun sistem jaminan kesehatan nasional (universal health coverage) terpendam dalam data sampel ini. Temuan dari riset yang menggunakan data sampel BPJS juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan kesehatan.

Di Taiwan, data semacam ini telah menjadi basis dari 2700 publikasi, sejak diluncurkan pada 2000. Mulai 2014, sedikitnya 300 artikel per tahun dimuat di pelbagai jurnal.

Sementara Indonesia, meski merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, masih dianggap misterius. Pemimpin Redaksi jurnal medis berbasis di Inggris The Lancet Richard Horton pada 2016 menulis bahwa banyak hal menarik dari negeri ini yang tidak terungkap dan masih menjadi misteri di mata global.

Ada ketimpangan yang lebar antara riset yang dipublikasikan di jurnal bergengsi tersebut dan masalah kesehatan yang nyata di Indonesia. Sebagian besar riset dari Indonesia yang dimuat di The Lancet, misalnya, yang jumlahnya kurang dari 50 artikel, mengulas tentang penyakit menular. Padahal, penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular.

Isi data sampel BPJS Kesehatan

Selama ini, banyak peneliti kesehatan memanfaatkan data IFLS (Indonesian Family Life Survey) yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, data survei yang dikelola BPS (misalnya SDKI, PODES atau SUSENAS) ataupun Balitbang Kemenkes juga banyak digunakan untuk publikasi maupun kajian. Kehadiran data sampel BPJS Kesehatan memberi warna baru dan melengkapi ketersediaan sumber informasi dan pengetahuan kesehatan Indonesia.

Data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016 mewakili seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar sampai 31 Desember 2016. Jumlah sampel yang tercakup adalah 1.697.452 peserta atau hampir 1% dari seluruh peserta JKN pada tahun 2016 yang mencapai 171,9 juta.

Untuk mendapatkan data sampel, peneliti harus mengisi beberapa formulir yang tersedia di situs BPJS Kesehatan.

Universitas Gadjah Mada beserta beberapa universitas dan lembaga riset lainnya telah mendapat kesempatan mengakses data sampel tersebut. Ada 4 jenis tabel yang tersedia, yaitu peserta, pelayanan FKTP kapitasi (layanan yang sudah termasuk dalam kontrak yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sesuai dengan jumlah peserta yang ditanggung), pelayanan FKTP non kapitasi (layanan yang dapat diklaimkan oleh FKTP ke BPJS Kesehatan di luar kontrak kapitasi) dan pelayanan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).

Pada setiap tabel terdapat karakteristik demografis (umur, jenis kelamin, jenis kelompok kepesertaan, sampai dengan asal wilayah), jenis kesakitan (diagnosis dan kelompok diagnosis), keluaran dari pelayanan (sembuh, dirujuk, meninggal), karakteristik fasilitas kesehatan, tarif pelayanan dan sebagainya.

Sampel data BPJS Kesehatan yang dibuka untuk publik. BPJS Kesehatan/Author provided

Beragam informasi dan pengetahuan baru tentang sistem dan situasi kesehatan Indonesia dapat ditemukan melalui riset menggunakan data sampel yang dikeluarkan oleh BPJS ini.

Topik-topik penting seperti pola pemanfaatan pelayanan kesehatan, disparitas akses dan keluaran pelayanan kesehatan, sampai dengan gambaran epidemiologis beragam penyakit dapat dihasilkan.

Temuan dan rekomendasinya berpotensi memperbaiki kebijakan kesehatan yang masih hiruk pikuk hingga sekarang.

Tantangan berikutnya

Agar Data Sampel BPJS Kesehatan bermanfaat secara optimal, diperlukan beberapa prasyarat.

Peneliti perlu memahami isi dataset sampel BPJS Kesehatan dan metodologi yang tepat untuk melakukan analisis. Untuk ini, BPJS Kesehatan dapat memfasilitasi pembentukan komunitas peneliti Data Sampel.

BPJS Kesehatan juga perlu memastikan kualitas dan kelengkapan data administratif. Dalam Data Sampel saat ini misalnya, data pengobatan tidak tersedia dalam tabel Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Akibatnya, peneliti akan kesulitan untuk menganalisis topik tertentu, seperti efektivitas pengobatan. Data pengobatan tersedia di tingkat FKTP, tetapi kelengkapan datanya masih terbatas.

Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk integrasi dan data linkage dengan data sekunder lain menggunakan NIK (nomor induk kependudukan), misalnya rekam medis elektronik, register penyakit, dan pelbagai aplikasi sistem informasi kesehatan. Secara teknis data linkage dengan sumber data lain memungkinkan, namun mekanisme untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data pasien perlu ditegakkan agar tidak melanggar hak asasi perlindungan data pribadi.

Saat ini, BPJS Kesehatan baru mencuplik data periode 2015-2016 berbasis pada kepesertaan di FKTP. Sampel yang tersedia belum memungkinkan untuk menganalisis penyakit tertentu dengan prevalensi rendah atau bahkan penyakit langka. Untuk dapat menggambarkan situasi kesehatan Indonesia secara lebih menyeluruh, BPJS Kesehatan perlu melakukan pengambilan sampel dataset lanjutan, baik berbeda periode, jenis dataset dan cakupannya.

Cepat atau lambat, permintaan penggunaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan meningkat. Karenanya, perlu disediakan portal elektronik untuk mempermudah proses permintaan serta mendokumentasikan riset yang sedang dan sudah dilakukan oleh para peneliti.

Apakah penyediaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan membuka tabir puluhan tahun misteri sains kesehatan Indonesia di mata dunia?

Para peneliti, akademisi, lembaga riset, universitas, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan membuktikan apakah harta karun data tersebut akan dipendam begitu saja atau diolah untuk mengungkap rahasia sains kesehatan Indonesia.

Anis Fuad, Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Diskusi Sains Terbuka dan Launching JAKI English Edition

Bertempat di Aula Sabdo Adi, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (JAKI) melaksanakan acara diskusi sains terbuka yang menghadirkan pembicara Dr. Dasapta Erwin Irawan. Diskusi yang juga merupakan rangkaian dari peluncuran JAKI edisi bahasa Inggris ini berlangsung dengan metode Webinar (Web Seminar).

Acara ini meriah dengan dihadiri oleh beberapa jurnal di lingkungan Universitas Airlangga serta para reviewer dan dosen FKM Unair. Diskusi sains terbuka sendiri baru pertama kali dilaksanakan di Universitas Airlangga atas prakarsa JAKI dan Komunitas Sains Terbuka Airlangga yang digawangi oleh Rizqy Amelia Zein.

Dari diskusi tersebut, dapat dibuat rangkuman bahwa pengetahuan adalah milik masyarakat. Bukan milik penerbit atau redaksi jurnal (bereputasi). Karena sifatnya adalah barang publik, maka sebaiknya dibagikan seluas-luasnya bagi publik. Sebagai akademisi maupun peneliti yang seharusnya dilakukan adalah mengejar reputasi, bukan posisi di pemeringkatan.

Bagaimana agar reputasi terdongkrak? Bagikan seluasnya agak sebanyak mungkin orang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita. Anggapan keliru apabila peneliti berpikir bahwa idenya akan dicuri ketika dibagikan. Justru ketika dibagikan, peneliti sedang melindungi haknya atas karyanya sendiri dan metrik cenderung memberikan impresi yang keliru soal substansi karya ilmiah. Untuk itu, sebaiknya kita menggunakan metrik seperlunya saja, sesuai dengan peruntukannya. Serta tidak harus menunggu punya karya yang banyak, H-index yang tinggi untuk mempraktikkan #SainsTerbuka. Kita sendiri dapat mulai dari hal yang kecil, misalnya membagikan slide presentasi atau beberapa informasi yang berguna bagi publik.

/IAR

Krisis kepercayaan penyebab cakupan imunisasi anak Indonesia menurun 5 tahun terakhir

File 20181205 186079 xv97sy.jpg?ixlib=rb 1.1
Vaksinasi MR untuk siswa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ummul Quro Bogor, Agustus 2017. Ummul Quro Bogor/Flickr, CC BY-SA

Ermi Ndoen, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Program Imunisasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan RI menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak (usia 12-23 bulan) menurun dari 59,2% (2013) menjadi 57,9% (2018).

Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura.

Sebaliknya anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah (53,8%) dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak.

Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak (measles) dan rubella (IMR) tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa.

Setelah tidak mencapai target dalam tiga bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, baru di 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR.

Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekali pun.

“Penyakit hati” ragu-ragu

Riset terbaru di Lancet yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara, menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi; di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan keraguan terhadap vaksin (imunisasi) terjadi saat seseorang menunda atau menolak mendapatkan pelayanan imunisasi yang tersedia. Kondisi ini bersifat kompleks dan spesifik, sangat bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda antar tempat dan juga untuk tiap jenis vaksinnya.

Suatu riset meta-analisis kualitatif–dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan online–tentang faktor pendorong keraguan terhadap vaksin di beberapa negara berpenghasilan tinggi, sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Umumnya penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin, sesuai dengan konteks sosial-budaya, keadaan sosial dan pengalaman pribadi masing-masing.

Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu.

Dari riset meta-analisis tersebut ditemukan pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin, agar vaksinasi menjadi “hal yang normal dilakukan” bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksinasi tanpa pikiran berpikir dua kali. Kemudahan akses, dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan [adanya kejadian luar biasa (KLB) campak] dengan total kasus mencapai 28.182 kasus dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan sistem kesehatan yang jelek.

Gerakan pro-vaksinasi

Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di California, AS yang menyebar di beberapa negara bagian AS pada 2015. Dari 188 kasus campak, umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan “pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan”.

Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil diloloskan oleh Senat California.

Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita Leukemia bernama Rhett yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Rhett adalah cara ampuh untuk menggugah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi.

Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan vaksinasi wajib bagi setiap anak. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain.

Pendekatan persuasif dan melawan hoax

Investigasi dari BBC terhadap berita palsu (hoax) di Afrika dan India menunjukkan bahaya penyebaran informasi tidak akurat lewat media massa atau media sosial macam Facebook pada sentimen dan perilaku publik, termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kondisi ini memicu penolakan terhadap vaksinasi dan meningkatkan risiko wabah penyakit.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, salah satu negara dengan pemakaian internet tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Banyak orang tua di Indonesia memilih tidak memvaksinasi anaknya atau menolak vaksin yang disiapkan pemerintah akibat pengaruh hoax.

Rupanya salah satu topik hoax yang paling banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah hoax tentang kesehatan. Lebih mengkawatirkan lagi, 65% orang Indonesia menelan mentah-mentah informasi (yang belum tentu akurat) yang beredar di internet. Di sinilah salah satu tantangan terberat program imunisasi untuk menangkal berbagai pemberitaan negatif tentang vaksin lewat media sosial.

Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi misalnya Slovenia dan Yunani, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman dan efektif dalam mencegah penyakit.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerja sama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk menangkal berita hoax MR

Gerakan pro vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Misalnya, Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita Congenital Rubella Syndrome (CRS). Ia gigih kampanyekan Vaksin Rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama dengannya untuk saling berbagi lewat Rumah Ramah Rubella.

Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerja sama, termasuk dengan melibatkan Kantor Staf Kepresidenan, untuk mensukseskan Imunisasi MR. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat. Termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC), untuk menyediakan vaksin yang halal.

Apa lagi yang bisa dilakukan?

  • Perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi.
  • Para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dengan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal.
  • Perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses; baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoax dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya.
  • Pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia, sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak.
  • Seperti di Italia dan beberapa negara lain di dunia, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai satu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar.

Pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah satu metoda pencegahan penyakit yang paling efektif.

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Efisiensi dan produktivitas rumah sakit turun setelah ikut skema JKN, apa penyebabnya?

File 20190401 177193 1ajdjc2.jpg?ixlib=rb 1.1
Antrean peserta Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Sukabumi Jawa Barat. Rani Restu Irianti/Shutterstock

Irwandy, Universitas Hasanuddin

Debat dua calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno tiga pekan lalu mempersoalkan defisit dan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sayangnya, baik Ma’ruf maupun Sandiaga hanya mengeluarkan pernyataan normatif dan teoretis.

Berbagai masalah melilit program JKN. Cakupan program JKN sudah cukup luas–hingga 1 Maret 2018, 218 juta orang bergabung dalam program JKN, 96 juta di antaranya disubsidi dari APBN. Namun, sejak dimulai pada 2014, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit keuangan pada tahun pertama Rp3,3 triliun dan pada 2018 menjadi Rp10,98 triliun.

Defisit keuangan ini dampaknya paling dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Penelitian saya dan beberapa penelitian lain menunjukkan efisiensi dan produktivitas rumah sakit menurun setelah skema JKN. Penyebabnya, rumah sakit harus menomboki kekurangan biaya layanan rumah sakit untuk pasien JKN. Selain itu klaim pembayaran BPJS seringkali terlambat dibayarkan sehingga mempengaruhi aliran kas rumah sakit. Hal ini menghambat kegiatan operasional dan pelayanan rumah sakit.

Rumah sakit tak efisien

Penelitian yang saya lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 25 rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bergabung dengan program JKN menunjukkan 14 rumah sakit (56%) masuk kategori tidak efisien dan hanya 11 rumah sakit (44%) yang efisien. Dari tahun ke tahun sejak implementasi program JKN, secara rata-rata rumah sakit hanya mampu beroperasional secara efisien pada 2016, sedangkan pada 2014, 2015 dan 2017 rata-rata rumah sakit tidak efisien. Riset ini mencakup data rumah sakit pada 2014-2017.

Efisiensi dalam konteks ini adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan pencapaian output aktual yang dihasilkan rumah sakit dengan output maksimal yang seharusnya dapat dicapai oleh rumah sakit dengan menggunakan kombinasi dari input yang dimiliki.

Indikator input dalam penelitian ini terdiri dari luas bangunan rumah sakit, total aset, total biaya operasional dan total biaya farmasi RS. Sedangkan indikator output terdiri dari jumlah pasien, jumlah pemeriksaan laboratorium, jumlah tindakan operasi, total pendapatan operasional RS, angka rata-rata lamanya pasien dirawat, dan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi.

Rendahnya efisiensi RS tidak hanya dijumpai di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penelitian lain seperti di Minahasa Sulawesi Utara dan Kota Semarang juga memperlihatkan dampak negatif standar JKN terhadap kinerja keuangan, produktivitas, dan efisiensi rumah sakit saat mereka ikut skema BPJS Kesehatan.

Dalam riset ini, saya menemukan pula bahwa tingkat pertumbuhan produktivitas rumah sakit cenderung turun dari tahun ke tahun. Produktivitas merupakan perbandingan seluruh input yang digunakan oleh rumah sakit untuk menghasilkan output dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator input dan output yang digunakan tidak hanya menggunakan parameter keuangan tapi juga parameter lainnya seperti jumlah pasien yang dilayani dan jumlah pemeriksaan.

Pada periode 2014-2015 pertumbuhan produktivitas rumah sakit yang saya teliti naik 7,4% tapi kemudian turun menjadi hanya 4,1% pada 2015-2016. Dan pada periode 2016-2017 produktivitas mereka turun lagi karena hanya tumbuh 0,5%.

Penyebabnya apa?

Penelitian saya menemukan adanya pengaruh negatif antara persentase pasien JKN dan skor efisiensi rumah sakit. Semakin besar jumlah pasien JKN yang dilayani oleh sebuah rumah sakit, maka tingkat efisiensinya akan semakin rendah.

Terdapat dua faktor penyebab utama atas masalah ini. Pertama besaran tarif biaya layanan rumah sakit yang ditetapkan pemerintah yang merujuk pada sistem penghitungan yang disebut Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) saat ini belum rasional. Masih terjadi selisih besaran biaya riil yang dikeluarkan oleh rumah sakit pada beberapa kasus jika dibandingkan dengan besaran tarif INA-CBGs yang diterima RS.

Sebuah riset di RSU Kota Tangerang Selatan, misalnya, memperlihatkan tarif rumah sakit yang diberikan kepada pasien lebih tinggi dibanding tarif INA-CBG’s, dengan rata-rata selisih Rp.1.090.000 per berkas klaim. Penelitian lain di empat rumah sakit kelas A di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta juga menunjukkan selisih negatif untuk layanan persalinan sectio caesarea.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif INA-CBGs yang diamanatkan setiap dua tahun sekali. Tarif yang dipakai saat ini merupakan hasil pembaruan 2016 dan hingga kini belum ditinjau lagi oleh Kementerian Kesehatan. Besaran kenaikannya harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan perhitungan analisis biaya riil agar permasalahan ini tidak terus terulang.

Faktor kedua adalah seringnya terjadi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga 3-4 bulan ke rumah sakit. Hal ini mempengaruhi kinerja efisiensi dan produktivitas rumah sakit secara sistemik. Misalnya, tak ada persediaan obat akibat RS “dikunci” oleh perusahaan obat karena menunggak pembayaran untuk obat sebelumnya. Dampak ikutannya, kegiatan lain di RS seperti pendidikan dan pelatihan untuk seluruh sumber daya manusia RS ditunda karena dananya dialihkan untuk membeli obat.

Seringnya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan akan berpengaruh terhadap komitmen dan kepuasan kerja serta kinerja sumber daya manusia di RS. Hal ini menjadi permasalahan yang hampir dirasakan di seluruh RS. Hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan/nasional, motivasi kerja staf rumah sakit mayoritas berada pada level motivasi kerja “sedang” (53,2 persen), sedangkan tingkat kepuasan kerja mereka hanya 23,9 persen (“rendah”).

Apa solusinya?

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah diatur bahwa rumah sakit berhak mendapat subsidi/bantuan dari pemerintah daerah dan mendapatkan insentif pajak, khususnya bagi rumah sakit negeri. Namun sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang tersebut belum ada. Padahal ini dapat menjadi solusi untuk membantu kelancaran cashflow di rumah sakit.

Strategi lain yang dapat ditempuh oleh rumah sakit untuk menghadapi ketidaklancaran aliran kas di rumah sakit adalah pinjaman pembiayaan. Hal ini mungkin dilaksanakan khususnya bagi rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan BLUD dapat meminjam dana sehubungan dengan kegiatan operasionalnya baik pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

Namun, kebijakan ini belum dapat berjalan di daerah karena petunjuk dan aturan teknis yang mengatur belum diterbitkan oleh para kepala daerah. Hal ini menimbulkan keraguan oleh rumah sakit. Padahal dari segi aturan, Pasal 87 ayat 5 dari peraturan tersebut menyebutkan mekanisme atau tata cara pinjaman jangka pendek BLUD diatur oleh peraturan kepala daerah.

Maka, sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan kebijakan berupa aturan dan petunjuk teknis mengenai pinjaman jangka pendek.

Yang tak kalah penting harus menjadi perhatian pemerintah adalah terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dapat menjadi ancaman tersendiri bagi efisiensi dan produktivitas rumah sakit negeri di Indonesia. Ancaman ini muncul karena fleksibilitas penggunaan anggaran rumah sakit menjadi terganggu dengan bentuk kelembagaan saat ini yang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan.

Berada dalam birokrasi anggaran Dinas Kesehatan akan mempengaruhi keleluasaan rumah sakit dalam merespons kebutuhan pelayanan dengan cepat, efektif dan efisien.

Mengembalikan rumah sakit sebagai sebuah lembaga teknis yang otonom dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi kunci agar rumah sakit dapat berkembang dan optimal melayani pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Di luar urusan teknis di atas, penutupan defisit BPJS Kesehatan melalui “dana talangan” yang diambil dari dana pajak rokok daerah hanya solusi jangka pendek.


Baca juga: Defisit BPJS Kesehatan ditutup pajak rokok, bisakah berkelanjutan?


Solusi jangka panjangnya adalah pemerintah harus menetapkan besaran iuran yang rasional, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta, meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan di rumah sakit serta mendorong lebih keras upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat.

Langkah ini membutuhkan komitmen yang tegas dari pemerintah. Karena semua ini bukan semata menjadi persoalan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau.

Irwandy, Head of Hospital Management Department Public Health Faculty, Universitas Hasanuddin

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

What does Donald Trump think about drugs?

Luis Gómez Romero, University of Wollongong

In recent years, many countries – with the conspicuous exception of Indonesia and the Philippines – have been rethinking the international war on drugs. The world, it seems, has grown tired of mass incarceration, militarised law enforcement and endless interdiction of drug shipments that nonetheless keep arriving at borders.

Even the United States, the key enforcer of this relentless and violent obsession with narcotics, started to ease up during the Barack Obama administration.

Will Donald Trump continue his predecessor’s reform path? Or will he reheat the 40-year drug war, domestically and abroad?

A hemisphere behind bars

These questions are not abstract in the Americas.

In the US, eight states have legalised marijuana, in conflict with federal law. This reform movement is partly rooted in the country’s outrageous incarceration rates.

Human Rights Watch has dubbed the US a “nation behind bars”, because it locks up more of its citizens than any other country in the world. A disproportionate number of them are black.

Long jail sentences for drug offenders, even for low-level crimes such as possession, which represents 80% of drug arrests, are the greatest contributor to the country’s massive federal prison population.

President Barack Obama’s compassionate approach to non-violent drug offenders has helped incarceration rates drop by 13% since 2012, back to 1998 levels. But one decade of reform is insufficient to undo a half century of harsh policy; drug offenders still represent 46.4% of federal inmates.

Stakes are just as high in Latin America, where the war on drugs has fueled record levels of violence, corruption, criminality, and social inequality.

Cabinet of drug warriors

So what is Trump’s stance on drugs and drug policy? As with many matters, he has proven inconsistent in this realm. In 1990 in a lunch with the Miami Herald newspaper, Trump deemed the drug war a “joke” and called for the legalisation of all drugs.

By his 2016 presidential campaign, however, he seemed to have changed his mind. In a February interview with Fox News, Trump called Colorado’s legal marijuana industry a “real problem” (though he said that he’s “100%” for medical cannabis). A few months later, he declared that he would “leave [marijuana legalisation] up to the states.”

The administration’s likely approach to drugs becomes clearer when considering that his cabinet will be crammed with unwavering drug warriors, including vice president-elect Mike Pence.

Trump’s attorney general pick, Jeff Sessions, said in an April senate hearing that “good people don’t smoke marijuana” and incorrectly linked cannabis use to cocaine and heroin consumption.

During his recent confirmation hearing, Sessions also opened the door to government intervention in states with legal cannabis.

Trump has tapped John Kelly as Secretary of Homeland Security. As the former head of the US Southern Command, which plays a prominent role in curbing the flow of illicit substances from Latin America into the US, Kelly argued for “destroying” drugs, not legalising them.

Kelly also opposed US marijuana legalisation, claiming it would prevent Latin American countries from staying “shoulder to shoulder” with the US “in the drug fight in their part of the world.”

The war on drugs has imposed a huge economic burden on the region. Colombia, for example, spends $US8 billion each year just to keep up in America’s fight.

Kelly admitted during his confirmation hearing that a border wall with Mexico would not prevent the flow of drugs into the US. In his view, “the defence of the Southwest border starts 1,500 miles to the south, with Peru.”

This sounds suspiciously like Kelly plans to enlist all countries from Peru to the US in preventing drugs from reaching American consumers.

The war that has not been won

Latin America may prove unwilling to continue guarding America’s borders.

In December 2016, Colombian president Juan Manuel Santos accepted his Nobel Peace prize. He was awarded the honour for his efforts in negotiating a peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia.

In his acceptance speech, Santos called on the international community to “rethink” the war on drugs, a conflict “where Colombia has been the country that has paid the highest cost in deaths and sacrifices.”

According to the National Centre of Historical Memory, Colombia’s civil war has claimed at least 220,000 lives since 1958.

Add in the 150,000 casualties from Mexico’s decade-long drug war, plus the unceasing flow of drugs into the US, and Santos’ blunt assessment is essentially uncontroversial: “The war on drugs has not been won, and is not being won”.

Might does not make right

Things are changing in much of the world. But based on Trump’s cabinet and law-and-order rhetoric, the incoming American administration seems poised to look backwards to a time when violence reigned and countless Latin American lives were thrown away for the pipe dream of a “drug-free world”.

If the Trump administration fails to pursue President Barack Obama’s reform track, which followed years of activism by a growing global reform movement, it will be incumbent on the people of all the Americas to promote change from the grassroots level.

The first step consists of acknowledging that drug consumption is a personal choice and a health issue rather than a criminal or military problem.

Latin Americans have been pioneers in reforming drug laws that fuelled organised crime and undermined democracy in the region. The Contadora Group, which contributed significantly to terminating the military conflicts in Central America in the 1980s, is one such pioneer.

Launched jointly by Colombia, Mexico, Panama and Venezuela to pressure the US to soften its militaristic stance in the region, Contadora ultimately failed to end American unilateral action. But when it concluded in 1986, the effort had opened the possibility of negotiating shared and peaceful solutions to regional Latin American conflicts.

Today, the Atitude Programme in Pernambuco, Brazil, shows how local leaders can stop fighting the drug war on their turf.

The five-year-old programme, which emerged from the government’s realisation that it couldn’t arrest its way out of its crack problem, combines street intervention, mental health care and provisional housing for drug users. A 2016 study shows that Atitude has not only helped drug users’ well-being, it has reduced drug-related violence in the state.

If the Trump administration seeks to draw the Americas back into a violent drug war, resisting may be a civic duty – on both sides of the border.

Luis Gómez Romero, Senior Lecturer in Human Rights, Constitutional Law and Legal Theory, University of Wollongong

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Diseminasi Hasil Penelitian, ACeHAP dan CISDI Sepakati Joint Research

Sebagai tindak lanjut penelitian tahun 2018 tentang collaborative leadership skills pada gerakan sosial berbasis tim di Indonesia, ACeHAP diwakili oleh Nuzulul Kusuma Putri, initiative leader ACeHAPuntuk healthcare leadership issue, mendiseminasikan hasil penelitiannya (4/4/2019) kepada Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI merupakan organisasi yang mencetuskan inovasi gerakan Pencerah Nusantara. Hingga April 2019, CISDI setidaknya telah mengelola enam angkatan Pencerah Nusantara yang telah tersebar di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan yang ada di Indonesia.

Tenaga kesehatan dalam gerakan ini bekerja dalam tim lintas profesi. Dalam kajian cross-professional team working, tim sangat rentan memiliki perbedaan pendapat antar anggota. Self-leadership dibutuhkan agar setiap individu dalam tim dapat menyesuaikan diri berkinerja sesuai dengan budaya tim. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa pengelolaan tenaga kesehatan di DTPK selalu dihantui oleh turnover rate tenaga kesehatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, konsep gerakan sosial untuk penataan sumber daya kesehatan di DTPK seperti Pencerah Nusantara ini mulai banyak direplikasi, salah satunya oleh Nusantara Sehat yang dibesut Kementerian Kesehatan.

ACeHAP menggandeng CISDI untuk melakukan analisis menjawab tantangan tersebut. Setidaknya 80% dari tenaga kesehatan yang tergabung dalam Pencerah Nusantara angkatan 5 berpartisipasi dalam penelitian yang telah dilakukan di tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencerah Nusantara telah mampu menyediakan sistem kerja yang menjamin  kepuasan kerja tenaga kesehatan. Hampir 75% dari tenaga kesehatan yang saat ini bertugas menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dalam gerakan sosial ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Kusuma Putri dan Ilham Akhsanu Ridlo ini juga menemukan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal merupakan penentu utama keberhasilan kolaborasi lintas profesi. Sementara ada kualitas personal khusus yang ternyata secara signifikan menentukan kemampuan komunikasi ini.

Diseminasi ini dihadiri oleh tim koordinator Pencerah Nusantara dari berbagai divisi. Di akhir diskusi, ACeHAP dan CISDI sepakat untuk melanjutkan kerjasama penelitian menjawab bagaimana membuat komposisi tim yang paling pas untuk menghasilkan outcome yang maksimal. Jalinan kerjasama ini juga direncanakan terus berlanjut dengan kesempatan magang yang diberikan oleh CISDI bagi para research assistants di ACeHAP untuk lebih mengenal pengelolaan Pencerah Nusantara.

Kajian lengkap mengenai penelitian ini dapat disimak dalam publikasi kami selanjutnya. Instrumen dan laporan penelitian dapat diakses melalui permintaan kepada ACeHAP.

Gambaran Prevalensi Balita Stunting dan Faktor yang Berkaitan di Indonesia: Analisis Lanjut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017

ABSTRAK.

Hasil Riskesdas tahun 2007, 2013 dan 2018 menunjukan angka stunting pada balita masih di atas 30%. Sementara kemiskinan dibuktikan seringkali hadir bersamaan dengan terjadinya stunting pada balita. Gizi yang adekuat pada masa hamil dan pengawasan kesehatan ibu hamil melalui pelayanan antenatal care dinilai merupakan salah satu upaya sensitif dalam penanggulangan stunting. Studi ini ditujukan untuk menjawab apakah faktor kemiskinan dan ketersediaan layanan kesehatan berhubungan dengan prevalensi balita stunting di provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis lanjut data sekunder “Data dan Informasi: Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017”. Data dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kategori persentase penduduk miskin yang tinggi (> 14,43%) didominasi oleh prevalensi balita stunting yang tinggi (22,51%-30,0%). Pada kategori rasio Puskesmas per 100 ribu penduduk tinggi (≥ 4) terlihat didominasi oleh prevalensi balita stunting pada kategori tinggi (22,51%-30,0%). Pada kategori rasio tenaga gizi per 100 ribu penduduk tinggi (> 12) justru terlihat didominasi oleh prevalensi balita stunting kategori tinggi (22,51%-30,0%). Pada kategori rasio tenaga bidan per 100 ribu penduduk tinggi (> 97) didominasi oleh prevalensi balita stunting kategori tinggi (22,51%-30,0%). Disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin berhubungan secara positif dengan prevalensi balita stunting. Sementara faktor input pelayanan kesehatan (Puskesmas, tenaga gizi, dan tenaga bidan) tidak berhubungan dengan prevalensi balita stunting. Disarankan pemerintah lebih memfokuskan sasaran kebijakan pada masyarakat miskin.

Kata Kunci: balita, stunting, profil kesehatan, kemiskinan

https://www.researchgate.net/publication/331908237_Gambaran_Prevalensi_Balita_Stunting_dan_Faktor_yang_Berkaitan_di_Indonesia_Analisis_Lanjut_Profil_Kesehatan_Indonesia_Tahun_2017

Laksono, Agung & Kusrini, Ina. (2019). Gambaran Prevalensi Balita Stunting dan Faktor yang Berkaitan di Indonesia: Analisis Lanjut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017. 10.13140/RG.2.2.35448.70401. 

#CondomEmoji: Are urban Indonesians receptive to a social media-based campaign for safer sex?

Abstract Purpose
The purpose of this paper is to explore participants’ attitudes and receptivity to a #CondomEmoji campaign insofar as investigating whether attitudes and receptivity were important predictors for brand impression and intention to buy. Design/methodology/approach – This study involved 206 research participants who live in Jakarta and Surabaya and who answered online questionnaires to measure attitudes, receptivity to #CondomEmoji advertising, brand impression and intention to buy condoms. Questionnaires were circulated on several social media platforms and instant messaging apps. The participants were asked to watch the #CondomEmoji advertising video before proceeding to fill out the questionnaires. Findings – Research findings suggested that participants mostly held negative attitudes and receptivity to the campaign. Non-sexually active participants were more likely to perceive the advertising as offensive. Attitudes and receptivity were good predictors for brand impression, yet attitude was not significantly attributed to intention to buy condoms. The result was stronger in sexually active participants. Research limitations/implications – Non-sexually active young people need to be more informed about healthy sexual behavior so that they would not feel embarrassed to discuss and ask about sexual behavior. A socially acceptable condom-use advertising campaign needs to be conducted to lessen the resistance of conservative audiences.
Originality/value
This paper offers an insight into how conservative audiences may respond to social-media-based campaign of safer sex.
Keywords: Social marketing, Attitudes, Health media
Paper type: Research paper

The Changing Nature of CampusHealth Insurance: Testing Portability Issues of National Health Insurance

Abstract:
Before National Health Insurance was implemented, the majority of leading universities in Indonesia already covered their studentswith a health insurance scheme. They managed their own campus health insurance independently. Both National Health Insurance in 2014 and single tuition policy in 2015 brought huge change to campus health insurance. This study aims to analyse students’ needsin health insurance after implementation of these policies. This is an exploratory study with cross-sectional design. The sample was taken by voluntary sample through online questionnaire. There were 83 students across different academic degree participated in this study. Most of the students (65.1%) came from various districts outside the campus district and chose to reside in boarder houses around the campus. There were only 52.9% of the students already listed as National Health Insurance participants. Out-of-pocket risk belongs to 35.5% students who were not covered by health insurance at all. Almost all of the students who already participated in National Health Insurance (93.3%) were registered in the primary healthcare in their hometown. The students are already paying for single tuition which does not accommodate health insurance. A real changing need of migrant students for health insurance coverage exists in the National Health Insurance era. 1INTRODUCTIONUniversal Health Coverage swept many countries in the last decade, including Indonesia. Even though Indonesia is the biggest archipelago country with a widely dispersed territory, National Health Insurance is chosen as the health insurance mechanism ratherthan region-based insurance. This decision has consequences in the portability challenges of the preferred health insurance scheme. Previous region-based health insurance mechanisms already implemented by local government should be merged into a national scheme. It should enable not only raising the poolinglevel in local government, but also maintaining the cross-regional participation transfer (Pan et al., 2016).Previously, the majority of universities in Indonesia had institutionally managed health services for their students before the enactment of the National Health Insurance. The provision of this health service is funded through a student health insurance scheme that is managed independently by the university and which is limited only for students in the university. Student health insurance is regulated through the policy of each rector. Generally, this fund pooling is collected through a semi-annual contribution in addition to the tuition fee. These funds are managed to finance the health of students during their education. However, in accordance with the mandate of the Ministry of Education, universities are not permitted to collect additional fees outside the national rate. However, the calculation of this national rate does not accommodatestudent healthcare insurance. The National Health Insurance that was launched one year previously also makes this situation more complicated. The availability of parental health insurance can have significant effects on the probability that a young individual enrols as a full-time student in university (Jung et al., 2013). Unfortunately, there is no individual student membership in National Health Insurance. To be able to be covered by National HealthInsurance, students should be registered with all of their family members. The huge variations of health insurance mechanisms bring many obstacles to the citizens who wish to temporarily move to another region for some years. In Indonesia, young adults from rural regions who have just graduated from senior high

Putri, N. and Ernawaty, .The Changing Nature of Campus Health Insurance: Testing Portability Issues of National Health Insurance.InProceedings of the 4th Annual Meeting of the Indonesian Health Economics Association (INAHEA 2017), pages 14-19ISBN: 978-989-758-335-3Copyright©2018 by SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. All rights reserved Mark as interesting Comment Delete highlight
(1) (PDF) The Changing Nature of Campus Health Insurance: Testing Portability Issues of National Health Insurance. Available from: https://www.researchgate.net/publication/329217279_The_Changing_Nature_of_Campus_Health_Insurance_Testing_Portability_Issues_of_National_Health_Insurance [accessed Mar 30 2019].