Author: iaridlo

Ermi Ndoen, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Program Imunisasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan RI menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak (usia 12-23 bulan) menurun dari 59,2% (2013) menjadi 57,9% (2018).

Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura.

Sebaliknya anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah (53,8%) dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak.

Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak (measles) dan rubella (IMR) tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa.

Setelah tidak mencapai target dalam tiga bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, baru di 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR.

Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekali pun.

“Penyakit hati” ragu-ragu

Riset terbaru di Lancet yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara, menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi; di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan keraguan terhadap vaksin (imunisasi) terjadi saat seseorang menunda atau menolak mendapatkan pelayanan imunisasi yang tersedia. Kondisi ini bersifat kompleks dan spesifik, sangat bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda antar tempat dan juga untuk tiap jenis vaksinnya.

Suatu riset meta-analisis kualitatif–dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan online–tentang faktor pendorong keraguan terhadap vaksin di beberapa negara berpenghasilan tinggi, sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Umumnya penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin, sesuai dengan konteks sosial-budaya, keadaan sosial dan pengalaman pribadi masing-masing.

Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu.

Dari riset meta-analisis tersebut ditemukan pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin, agar vaksinasi menjadi “hal yang normal dilakukan” bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksinasi tanpa pikiran berpikir dua kali. Kemudahan akses, dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan [adanya kejadian luar biasa (KLB) campak] dengan total kasus mencapai 28.182 kasus dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan sistem kesehatan yang jelek.

Gerakan pro-vaksinasi

Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di California, AS yang menyebar di beberapa negara bagian AS pada 2015. Dari 188 kasus campak, umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan “pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan”.

Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil diloloskan oleh Senat California.

Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita Leukemia bernama Rhett yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Rhett adalah cara ampuh untuk menggugah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi.

Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan vaksinasi wajib bagi setiap anak. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain.

Pendekatan persuasif dan melawan hoax

Investigasi dari BBC terhadap berita palsu (hoax) di Afrika dan India menunjukkan bahaya penyebaran informasi tidak akurat lewat media massa atau media sosial macam Facebook pada sentimen dan perilaku publik, termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kondisi ini memicu penolakan terhadap vaksinasi dan meningkatkan risiko wabah penyakit.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, salah satu negara dengan pemakaian internet tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Banyak orang tua di Indonesia memilih tidak memvaksinasi anaknya atau menolak vaksin yang disiapkan pemerintah akibat pengaruh hoax.

Rupanya salah satu topik hoax yang paling banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah hoax tentang kesehatan. Lebih mengkawatirkan lagi, 65% orang Indonesia menelan mentah-mentah informasi (yang belum tentu akurat) yang beredar di internet. Di sinilah salah satu tantangan terberat program imunisasi untuk menangkal berbagai pemberitaan negatif tentang vaksin lewat media sosial.

Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi misalnya Slovenia dan Yunani, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman dan efektif dalam mencegah penyakit.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerja sama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk menangkal berita hoax MR

Gerakan pro vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Misalnya, Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita Congenital Rubella Syndrome (CRS). Ia gigih kampanyekan Vaksin Rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama dengannya untuk saling berbagi lewat Rumah Ramah Rubella.

Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerja sama, termasuk dengan melibatkan Kantor Staf Kepresidenan, untuk mensukseskan Imunisasi MR. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat. Termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC), untuk menyediakan vaksin yang halal.

Apa lagi yang bisa dilakukan?

• Perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi.
• Para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dengan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal.
• Perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses; baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoax dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya.
• Pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia, sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak.
• Seperti di Italia dan beberapa negara lain di dunia, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai satu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar.

Pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah satu metoda pencegahan penyakit yang paling efektif.

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Irwandy, Universitas Hasanuddin

Debat dua calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno tiga pekan lalu mempersoalkan defisit dan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sayangnya, baik Ma’ruf maupun Sandiaga hanya mengeluarkan pernyataan normatif dan teoretis.

Berbagai masalah melilit program JKN. Cakupan program JKN sudah cukup luas–hingga 1 Maret 2018, 218 juta orang bergabung dalam program JKN, 96 juta di antaranya disubsidi dari APBN. Namun, sejak dimulai pada 2014, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit keuangan pada tahun pertama Rp3,3 triliun dan pada 2018 menjadi Rp10,98 triliun.

Defisit keuangan ini dampaknya paling dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Penelitian saya dan beberapa penelitian lain menunjukkan efisiensi dan produktivitas rumah sakit menurun setelah skema JKN. Penyebabnya, rumah sakit harus menomboki kekurangan biaya layanan rumah sakit untuk pasien JKN. Selain itu klaim pembayaran BPJS seringkali terlambat dibayarkan sehingga mempengaruhi aliran kas rumah sakit. Hal ini menghambat kegiatan operasional dan pelayanan rumah sakit.

Rumah sakit tak efisien

Penelitian yang saya lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 25 rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bergabung dengan program JKN menunjukkan 14 rumah sakit (56%) masuk kategori tidak efisien dan hanya 11 rumah sakit (44%) yang efisien. Dari tahun ke tahun sejak implementasi program JKN, secara rata-rata rumah sakit hanya mampu beroperasional secara efisien pada 2016, sedangkan pada 2014, 2015 dan 2017 rata-rata rumah sakit tidak efisien. Riset ini mencakup data rumah sakit pada 2014-2017.

Efisiensi dalam konteks ini adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan pencapaian output aktual yang dihasilkan rumah sakit dengan output maksimal yang seharusnya dapat dicapai oleh rumah sakit dengan menggunakan kombinasi dari input yang dimiliki.

Indikator input dalam penelitian ini terdiri dari luas bangunan rumah sakit, total aset, total biaya operasional dan total biaya farmasi RS. Sedangkan indikator output terdiri dari jumlah pasien, jumlah pemeriksaan laboratorium, jumlah tindakan operasi, total pendapatan operasional RS, angka rata-rata lamanya pasien dirawat, dan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi.

Rendahnya efisiensi RS tidak hanya dijumpai di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penelitian lain seperti di Minahasa Sulawesi Utara dan Kota Semarang juga memperlihatkan dampak negatif standar JKN terhadap kinerja keuangan, produktivitas, dan efisiensi rumah sakit saat mereka ikut skema BPJS Kesehatan.

Dalam riset ini, saya menemukan pula bahwa tingkat pertumbuhan produktivitas rumah sakit cenderung turun dari tahun ke tahun. Produktivitas merupakan perbandingan seluruh input yang digunakan oleh rumah sakit untuk menghasilkan output dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator input dan output yang digunakan tidak hanya menggunakan parameter keuangan tapi juga parameter lainnya seperti jumlah pasien yang dilayani dan jumlah pemeriksaan.

Pada periode 2014-2015 pertumbuhan produktivitas rumah sakit yang saya teliti naik 7,4% tapi kemudian turun menjadi hanya 4,1% pada 2015-2016. Dan pada periode 2016-2017 produktivitas mereka turun lagi karena hanya tumbuh 0,5%.

Penyebabnya apa?

Penelitian saya menemukan adanya pengaruh negatif antara persentase pasien JKN dan skor efisiensi rumah sakit. Semakin besar jumlah pasien JKN yang dilayani oleh sebuah rumah sakit, maka tingkat efisiensinya akan semakin rendah.

Terdapat dua faktor penyebab utama atas masalah ini. Pertama besaran tarif biaya layanan rumah sakit yang ditetapkan pemerintah yang merujuk pada sistem penghitungan yang disebut Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) saat ini belum rasional. Masih terjadi selisih besaran biaya riil yang dikeluarkan oleh rumah sakit pada beberapa kasus jika dibandingkan dengan besaran tarif INA-CBGs yang diterima RS.

Sebuah riset di RSU Kota Tangerang Selatan, misalnya, memperlihatkan tarif rumah sakit yang diberikan kepada pasien lebih tinggi dibanding tarif INA-CBG’s, dengan rata-rata selisih Rp.1.090.000 per berkas klaim. Penelitian lain di empat rumah sakit kelas A di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta juga menunjukkan selisih negatif untuk layanan persalinan sectio caesarea.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif INA-CBGs yang diamanatkan setiap dua tahun sekali. Tarif yang dipakai saat ini merupakan hasil pembaruan 2016 dan hingga kini belum ditinjau lagi oleh Kementerian Kesehatan. Besaran kenaikannya harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan perhitungan analisis biaya riil agar permasalahan ini tidak terus terulang.

Faktor kedua adalah seringnya terjadi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga 3-4 bulan ke rumah sakit. Hal ini mempengaruhi kinerja efisiensi dan produktivitas rumah sakit secara sistemik. Misalnya, tak ada persediaan obat akibat RS “dikunci” oleh perusahaan obat karena menunggak pembayaran untuk obat sebelumnya. Dampak ikutannya, kegiatan lain di RS seperti pendidikan dan pelatihan untuk seluruh sumber daya manusia RS ditunda karena dananya dialihkan untuk membeli obat.

Seringnya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan akan berpengaruh terhadap komitmen dan kepuasan kerja serta kinerja sumber daya manusia di RS. Hal ini menjadi permasalahan yang hampir dirasakan di seluruh RS. Hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan/nasional, motivasi kerja staf rumah sakit mayoritas berada pada level motivasi kerja “sedang” (53,2 persen), sedangkan tingkat kepuasan kerja mereka hanya 23,9 persen (“rendah”).

Apa solusinya?

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah diatur bahwa rumah sakit berhak mendapat subsidi/bantuan dari pemerintah daerah dan mendapatkan insentif pajak, khususnya bagi rumah sakit negeri. Namun sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang tersebut belum ada. Padahal ini dapat menjadi solusi untuk membantu kelancaran cashflow di rumah sakit.

Strategi lain yang dapat ditempuh oleh rumah sakit untuk menghadapi ketidaklancaran aliran kas di rumah sakit adalah pinjaman pembiayaan. Hal ini mungkin dilaksanakan khususnya bagi rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan BLUD dapat meminjam dana sehubungan dengan kegiatan operasionalnya baik pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

Namun, kebijakan ini belum dapat berjalan di daerah karena petunjuk dan aturan teknis yang mengatur belum diterbitkan oleh para kepala daerah. Hal ini menimbulkan keraguan oleh rumah sakit. Padahal dari segi aturan, Pasal 87 ayat 5 dari peraturan tersebut menyebutkan mekanisme atau tata cara pinjaman jangka pendek BLUD diatur oleh peraturan kepala daerah.

Maka, sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan kebijakan berupa aturan dan petunjuk teknis mengenai pinjaman jangka pendek.

Yang tak kalah penting harus menjadi perhatian pemerintah adalah terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dapat menjadi ancaman tersendiri bagi efisiensi dan produktivitas rumah sakit negeri di Indonesia. Ancaman ini muncul karena fleksibilitas penggunaan anggaran rumah sakit menjadi terganggu dengan bentuk kelembagaan saat ini yang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan.

Berada dalam birokrasi anggaran Dinas Kesehatan akan mempengaruhi keleluasaan rumah sakit dalam merespons kebutuhan pelayanan dengan cepat, efektif dan efisien.

Mengembalikan rumah sakit sebagai sebuah lembaga teknis yang otonom dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi kunci agar rumah sakit dapat berkembang dan optimal melayani pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Di luar urusan teknis di atas, penutupan defisit BPJS Kesehatan melalui “dana talangan” yang diambil dari dana pajak rokok daerah hanya solusi jangka pendek.

Baca juga: Defisit BPJS Kesehatan ditutup pajak rokok, bisakah berkelanjutan?

Solusi jangka panjangnya adalah pemerintah harus menetapkan besaran iuran yang rasional, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta, meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan di rumah sakit serta mendorong lebih keras upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat.

Langkah ini membutuhkan komitmen yang tegas dari pemerintah. Karena semua ini bukan semata menjadi persoalan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau.

Irwandy, Head of Hospital Management Department Public Health Faculty, Universitas Hasanuddin

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Luis Gómez Romero, University of Wollongong

In recent years, many countries – with the conspicuous exception of Indonesia and the Philippines – have been rethinking the international war on drugs. The world, it seems, has grown tired of mass incarceration, militarised law enforcement and endless interdiction of drug shipments that nonetheless keep arriving at borders.

Even the United States, the key enforcer of this relentless and violent obsession with narcotics, started to ease up during the Barack Obama administration.

Will Donald Trump continue his predecessor’s reform path? Or will he reheat the 40-year drug war, domestically and abroad?

A hemisphere behind bars

These questions are not abstract in the Americas.

In the US, eight states have legalised marijuana, in conflict with federal law. This reform movement is partly rooted in the country’s outrageous incarceration rates.

Human Rights Watch has dubbed the US a “nation behind bars”, because it locks up more of its citizens than any other country in the world. A disproportionate number of them are black.

Long jail sentences for drug offenders, even for low-level crimes such as possession, which represents 80% of drug arrests, are the greatest contributor to the country’s massive federal prison population.

President Barack Obama’s compassionate approach to non-violent drug offenders has helped incarceration rates drop by 13% since 2012, back to 1998 levels. But one decade of reform is insufficient to undo a half century of harsh policy; drug offenders still represent 46.4% of federal inmates.

Stakes are just as high in Latin America, where the war on drugs has fueled record levels of violence, corruption, criminality, and social inequality.

Cabinet of drug warriors

So what is Trump’s stance on drugs and drug policy? As with many matters, he has proven inconsistent in this realm. In 1990 in a lunch with the Miami Herald newspaper, Trump deemed the drug war a “joke” and called for the legalisation of all drugs.

By his 2016 presidential campaign, however, he seemed to have changed his mind. In a February interview with Fox News, Trump called Colorado’s legal marijuana industry a “real problem” (though he said that he’s “100%” for medical cannabis). A few months later, he declared that he would “leave [marijuana legalisation] up to the states.”

The administration’s likely approach to drugs becomes clearer when considering that his cabinet will be crammed with unwavering drug warriors, including vice president-elect Mike Pence.

Trump’s attorney general pick, Jeff Sessions, said in an April senate hearing that “good people don’t smoke marijuana” and incorrectly linked cannabis use to cocaine and heroin consumption.

During his recent confirmation hearing, Sessions also opened the door to government intervention in states with legal cannabis.

Trump has tapped John Kelly as Secretary of Homeland Security. As the former head of the US Southern Command, which plays a prominent role in curbing the flow of illicit substances from Latin America into the US, Kelly argued for “destroying” drugs, not legalising them.

Kelly also opposed US marijuana legalisation, claiming it would prevent Latin American countries from staying “shoulder to shoulder” with the US “in the drug fight in their part of the world.”

The war on drugs has imposed a huge economic burden on the region. Colombia, for example, spends $US8 billion each year just to keep up in America’s fight.

Kelly admitted during his confirmation hearing that a border wall with Mexico would not prevent the flow of drugs into the US. In his view, “the defence of the Southwest border starts 1,500 miles to the south, with Peru.”

This sounds suspiciously like Kelly plans to enlist all countries from Peru to the US in preventing drugs from reaching American consumers.

The war that has not been won

Latin America may prove unwilling to continue guarding America’s borders.

In December 2016, Colombian president Juan Manuel Santos accepted his Nobel Peace prize. He was awarded the honour for his efforts in negotiating a peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia.

In his acceptance speech, Santos called on the international community to “rethink” the war on drugs, a conflict “where Colombia has been the country that has paid the highest cost in deaths and sacrifices.”

According to the National Centre of Historical Memory, Colombia’s civil war has claimed at least 220,000 lives since 1958.

Add in the 150,000 casualties from Mexico’s decade-long drug war, plus the unceasing flow of drugs into the US, and Santos’ blunt assessment is essentially uncontroversial: “The war on drugs has not been won, and is not being won”.

Might does not make right

Things are changing in much of the world. But based on Trump’s cabinet and law-and-order rhetoric, the incoming American administration seems poised to look backwards to a time when violence reigned and countless Latin American lives were thrown away for the pipe dream of a “drug-free world”.

If the Trump administration fails to pursue President Barack Obama’s reform track, which followed years of activism by a growing global reform movement, it will be incumbent on the people of all the Americas to promote change from the grassroots level.

The first step consists of acknowledging that drug consumption is a personal choice and a health issue rather than a criminal or military problem.

Latin Americans have been pioneers in reforming drug laws that fuelled organised crime and undermined democracy in the region. The Contadora Group, which contributed significantly to terminating the military conflicts in Central America in the 1980s, is one such pioneer.

Launched jointly by Colombia, Mexico, Panama and Venezuela to pressure the US to soften its militaristic stance in the region, Contadora ultimately failed to end American unilateral action. But when it concluded in 1986, the effort had opened the possibility of negotiating shared and peaceful solutions to regional Latin American conflicts.

Today, the Atitude Programme in Pernambuco, Brazil, shows how local leaders can stop fighting the drug war on their turf.

The five-year-old programme, which emerged from the government’s realisation that it couldn’t arrest its way out of its crack problem, combines street intervention, mental health care and provisional housing for drug users. A 2016 study shows that Atitude has not only helped drug users’ well-being, it has reduced drug-related violence in the state.

If the Trump administration seeks to draw the Americas back into a violent drug war, resisting may be a civic duty – on both sides of the border.

Luis Gómez Romero, Senior Lecturer in Human Rights, Constitutional Law and Legal Theory, University of Wollongong

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.