Distribution Analysis of Doctors in Indonesia

Introduction:
The distribution of health workers was an important study in Indonesia which has a wide geographical range and challenges as an archipelagic country for the fulfillment of fair and equitable health services. Aim: The study was conducted to answer factors related to the distribution of doctors based on provinces in Indonesia.
Methods:
Advanced analysis of secondary data from “Data and Information: Indonesian Health Profile in 2017”. The analysis unit in this study was the province, all 34 provinces in Indonesia were analyzed. The dependent variable was the Number of Doctors. Dependent variables were the number of population, density, percentage of poor people, number of hospitals, and number of Puskesmas.
Results:
Variability in the availability of doctors was very wide. The more the population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The denser the population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more the poor population, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more hospitals, the more attractive it was for doctors to practice in the province. The more Puskesmas, the more attractive it was for doctors to practice in the province. Conclusions:
All variables analyzed were related to the number of doctors. Variables of population, density, percentage of poor people, number of hospitals, and number of Puskesmas were positively related to the number of doctors.

Available on INA-Rxiv Pre-Print: https://osf.io/preprints/inarxiv/df6ns/

Citation:
APA
Laksono, A. D., Ridlo, I. A., & e. (2019, June 18). Distribution Analysis of Doctors in Indonesia. https://doi.org/10.31227/osf.io/df6ns
MLA
Laksono, Agung D., et al. “Distribution Analysis of Doctors in Indonesia.” INA-Rxiv, 18 June 2019. Web.
Chicago
Laksono, Agung D., Ilham A. Ridlo, and ernawaty. 2019. “Distribution Analysis of Doctors in Indonesia.” INA-Rxiv. June 18. doi:10.31227/osf.io/df6ns.

Hoaks anti-vaksinasi marak, bagaimana menyusun kebijakan kesehatan berbasis kebenaran ilmiah

Petugas kesehatan memvaksinasi untuk mencegah difteri di sekolah dasar di Surabaya, 2013. Imunisasi terbukti meningkatkan kekebalan tubuh penduduk dari serangan penyakit menular. Spotters/Shutterstock

Ilham Akhsanu Ridlo, Universitas Airlangga

Pemberian imunisasi telah terbukti membuat masyarakat lebih sehat dan sejahtera karena vaksinasi mencegah terjadinya pengeluaran yang sia-sia akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

Riset Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengestimasi dampak ekonomi dari vaksinasi periode 2001-2020 menyebutkan vaksinasi 10 jenis penyakit menular dapat mencegah 20 juta kematian di 73 negara, termasuk Indonesia. Vaksinasi, menurut riset tersebut, juga dapat menyelamatkan kerugian yang ditimbulkan sebesar US$350 miliar (hampir Rp5.000 triliun) untuk biaya perawatan kesehatan, sedangkan nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas dari vaksinasi ini diperkirakan mencapai US$820 miliar (sekitar Rp11.700 triliun) di 73 negara tersebut.

Tapi rupanya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keampuhan vaksinasi perlu ditingkatkan. Akhir tahun lalu, Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan, alih-alih naik, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak berusia 12-23 bulan hanya 57,9%. Ini turun dibanding lima tahun tahun lalu yang mencapai 59,2%. Lebih dari tiga juta anak usia tersebut tidak menerima vaksinasi lengkap. Sementara, untuk mencapai level imunitas yang optimal pada populasi semestinya cakupannya di atas 80 persen.

Amat disayangkan bahwa data-data tentang manfaat vaksinasi seperti hasil riset WHO tersebut tidak bermakna apa-apa bagi sebagian orang tua akibat pengaruh berita palsu dan teori konspirasi tentang vaksinasi, yang marak tersebar melalui media sosial. Karena itu, kebijakan kesehatan dan komunikasi sains yang tepat sangat dibutuhkan untuk menyakinkan masyarakat ihwal manfaat imunisasi.

Anti-vaksin dari hoaks Wakefield

Argumentasi yang sering kita dengar digunakan oleh orang dan kelompok anti-vaksin adalah hasil riset yang dilakukan (bekas) dokter Inggris Andrew Wakefield pada 1998. Riset tersebut diterbitkan di jurnal kedokteran prestisius The Lancet, tapi tak lama kemudian artikel tersebut dicabut oleh penerbit karena Wakefield terbukti terlibat pelanggaran etika penelitian yang serius berupa konflik kepentingan finansial dan pelanggaran ilmiah.

Wakefield menjelaskan ada keterkaitan antara pemberian vaksin MMR (Mumps Measles rubella) dan risiko kejadian Pervasive Developmental Disorder (PDD) atau autisme. Penelitiannya mendorong khalayak untuk mengaitkan pemberian vaksin MMR dengan beberapa kriteria diagnostik autisme yang berupa aspek komunikasi, interaksi sosial, minat atau perhatian.

Banyak penelitian setelahnya, termasuk studi terbaru yang terbit April 2019, dengan tegas membantah temuan palsu Wakefield dengan memberikan bukti yang solid bahwa vaksinasi MMR tidak meningkatkan risiko autisme, tidak memicu autisme, dan juga tidak ada kaitannya dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Menariknya, meski sudah banyak studi serupa yang membantah temuan Wakefield dan dilakukan lebih cermat secara saintifik, kelompok anti-vaksin selalu mengutip studi, yang disebut oleh ahli kesehatan dari Universitas Charleston Amerika Dennis K Flaherty sebagai “hoaks kesehatan paling merusak selama 100 tahun terakhir” itu. Hoaks Wakefield ini amat berbahaya karena selalu dijadikan pembenaran kaum anti-vaksin untuk menolak vaksinasi dan mendorong terbentuknya mitos-mitos lainnya yang berhubungan dengan keamanan vaksinasi.

Belakangan diketahui bahwa misinformasi dan disinformasi bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan naiknya popularitas gerakan anti-vaksin, namun lebih dipengaruhi sentimen dan ideologi politik yang menyertainya.

Kabar bohong dan epistemologi kebijakan

Laporan DailySocial tentang distribusi hoaks di media sosial pada 2018 menjelaskan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di Facebook (82,25 persen), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).

Disinformasi tersebut amat beragam, mulai dari beberapa makanan penyebab kematian, penyebab kanker, vaksinasi dan imunisasi. Seiring meluasnya akses terhadap internet, penyebaran informasi palsu ini malah semakin sulit untuk dikendalikan.

Perlawanan berbahaya terhadap kebenaran ilmiah terkait vaksin tak hanya di Indonesia. Di Amerika, politikus punya andil besar dalam maraknya disinformasi ini. Contohnya, bagaimana cara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kaitan antara vaksinasi dan kejadian autisme yang kemudian menjadi komoditas politik. Politikus Partai Republik yang terkenal konservatif itu mendukung dan membuat pembenaran atas penelitian Wakefield sehingga persoalan kredibilitas penelitian dan etik tidak menjadi hal yang patut diperhitungkan.

Yang menyedihkan, masyarakat menganggap informasi palsu ini seolah-olah menggambarkan yang nyata terjadi. Informasi palsu mengenai vaksinasi ini semakin liar karena dibumbui berbagai teori konspirasi.

Tokoh filantropis untuk gerakan pengendalian tembakau global dan politikus Partai Demokrat Amerika Michael R. Bloomberg dalam pidatonya di Rice University Mei tahun lalu, menyatakan para politikus populis terus menyangkal informasi faktual yang membuat publik merasa terancam. Bloomberg dengan tegas mengatakan “wabah ketidakjujuran” ini adalah satu-satunya komoditas yang terus dikapitalisasi oleh para politikus agar mendapatkan keuntungan elektoral. Namun kebenaran tetap kebenaran, sehingga kebohongan tak mungkin mampu terus-terusan menutupi yang sebenarnya terjadi.

Karena itu, kehadiran bukti empirik dalam perumusan kebijakan kesehatan tak bisa ditawar-tawar. Saat ini pemerintah Indonesia belum mengembangkan strategi yang jelas untuk melawan miskonsepsi dan krisis kredibilitas pada figur ilmuwan dan penelitian ilmiah yang mendasari beragam kebijakan kesehatan. Padahal efeknya jelas dan langsung dirasakan, seperti menurunnya cakupan imunisasi.

Kebijakan kesehatan berbasis kebenaran

Para ilmuwan dan perumus kebijakan kesehatan harus memahami lanskap politik di era paska-kebenaran agar dapat melewati tantangan ini dengan baik. Komunitas akademik juga dituntut untuk mereformasi strategi mereka dalam melakukan komunikasi sains supaya menutup kesenjangan pemahaman antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan dan masyarakat awam.

Dalam karya ilmiahnya, pakar kebijakan kesehatan dari London, Martin McKee dan David Stuckler, menyebutkan setidaknya ada 6 prinsip yang harus diadopsi oleh praktisi kesehatan masyarakat dalam menanggapi situasi ini.

  1. Menggunakan keahlian epidemiologis, praktisi kesehatan masyarakat dapat memberikan wawasan yang menjelaskan mengapa politik populis mendapatkan pengaruh yang luas.
  2. Menggunakan keahlian dalam menyusun model dan asesmen dampak kesehatan, praktisi kesehatan masyarakat dapat mengantisipasi dan memberi peringatan mengenai bahaya kebijakan populis.
  3. Praktisi kesehatan masyarakat dapat membantu pemerintah menyusun instrumen kebijakan kesehatan yang efektif.
  4. Praktisi kesehatan masyarakat harus menghindari menjadi partisan, dan secara aktif mempromosikan solidaritas dan persatuan.
  5. Praktisi kesehatan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendorong strategi cek fakta dan mempromosikan penggunaan bukti faktual.
  6. Praktisi kesehatan perlu kembali menilik masa lalu, saat ilmu kesehatan masyarakat pernah berkelindan dengan pemerintahan totaliter Nazi di Polandia yang berupaya mencegah tuberkulosis dengan genosida terhadap penduduk yang terinfeksi penyakit menular tersebut pada 1 Mei 1942.

Selain itu, dalam mengkomunikasikan temuannya, ilmuwan tidak boleh melakukan klaim berlebihan dan selalu berhati-hati dalam mendeskripsikan ketidakpastian. Ada beberapa teknik komunikasi sains yang dapat dilakukan, misalnya dengan memadukan strategi framing dengan storytelling. Strategi ini dilakukan dengan pengemasan dan seleksi fakta peristiwa yang ditujukan untuk membentuk persepsi publik melalui proses dialogis. Sebuah studi menunjukkan pendekatan dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

Ketika menyuplai bukti yang melandasi kebijakan kesehatan, ilmuwan harus menjamin kualitas penelitiannya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan Sains Terbuka, yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pendekatan ini memperluas kolaborasi lintas disiplin ilmu dan memperkuat jaringan peneliti dengan pengambil kebijakan dan LSM, sehingga dapat menghasilkan temuan riset yang solid, kredibel, dan berkualitas tinggi.

Kita membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk melawan hoaks anti-vaksinasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kebenaran ilmiah.

Ilham Akhsanu Ridlo, Assistant Lecturer in Department of Health Policy and Administration, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Ketimpangan akses akibatkan perempuan lebih rentan saat terjadi bencana alam

Perempuan korban tsunami Selat Sunda berdiri di depan rumahnya yang rusak di Kecamatan Sumur, Banten, 26 Desember 2018. Fajrul Islam/Shutterstock

Ernawaty, Universitas Airlangga

Korban perempuan lebih banyak dibanding korban laki-laki saat terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Dari sekitar 400 ribu orang yang mengungsi karena gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Agustus tahun lalu, misalnya, 229 ribu di antaranya perempuan dan 187 ribu laki-laki.

Fakta ini tampaknya menguatkan hasil riset Oxfam pada 2005 yang melaporkan bahwa korban meninggal pada bencana tsunami Aceh pada 2004 di empat desa di Kabupaten Aceh Utara, mayoritas (77%) adalah perempuan.

Laporan ini mengungkapkan beberapa pola sebagai penyebab banyaknya perempuan meninggal dalam bencana tsunami Aceh. Misalnya, para perempuan harus menjaga anak atau keluarganya yang lain saat bencana datang. Sedangkan laki-laki, saat terjadi tsunami, cenderung bisa berenang atau memanjat pohon.

Dalam kasus di Aceh juga ditengarai bahwa kemungkinan penyebab banyaknya korban perempuan dibanding laki-laki adalah banyak perempuan tidak bisa berenang.

Artikel ini mengulas setidaknya empat hal terkait keadaan perempuan lebih rentan dibanding laki-laki saat terjadi bencana dan setelah bencana.

1. Ketimpangan akses

Salah satu aspek yang sedikit dikaji adalah dampak bencana terhadap perempuan dan anak. Satu riset di Bangladesh menemukan fasilitas kesehatan yang kurang memadai selama bencana alam terjadi di sana menyebabkan perempuan rentan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi serta meningkatnya jumlah kekerasan domestik maupun seksual.

Riset lainnya menyebutkan bahwa risiko apa pun, baik risiko mati atau cedera yang terjadi dalam bencana yang sama akan terdistribusikan berbeda di masyarakat. Akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti air bersih, toilet, fasilitas kesehatan, dan sanitasi shelter dapat mempengaruhi kerentanan sebuah komunitas dalam bertahan hidup dan pulih pada kondisi normal.

Dalam perspektif gender, perempuan banyak menjadi korban dalam situasi bencana karena memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih selama di shelter pengungsian dibanding laki laki. Selain itu, kurangnya sarana prasarana mempersulit untuk memenuhi kebutuhan perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

Contohnya, sarana toilet dan kamar mandi darurat yang dibangun seadanya, jarak toilet dan kamar mandi yang jauh dari pengungsian serta penerangan seadanya juga membahayakan keselamatan kaum perempuan.

Di pengungsian, perempuan juga cenderung mengalami defisiensi nutrisi (gizi) karena mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang unik (khususnya saat mereka hamil atau menyusui bayi). Langkanya tempat yang memadai untuk menyusui bayi, minimnya makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan nutrisi, serta kualitas bahan pakaian yang tidak memadai merupakan banyak hal yang menjadi alasan rentannya perempuan di shelter pengungsian.

Belum lagi beragam adat, budaya, dan keyakinan agama yang dianut perempuan, yang menyebabkan tidak mudahnya perempuan untuk segera mengakses fasilitas yang tersedia di lingkungan pengungsian. Hal tersebut memiliki konsekuensi dalam upaya bertahan dalam situasi bencana.

2. Kekerasan pasca bencana

Di tempat pengungsian, keterbatasan ruang privasi membuat banyak perempuan merasa tidak nyaman. Tempat penampungan yang kurang privasi bisa memicu timbulnya kekerasan seksual pada perempuan.

Banyak perempuan memiliki kebiasaan yang tidak mungkin berganti pakaian di tempat yang mungkin dilihat oleh banyak orang, apalagi laki-laki. Demikian juga, banyak perempuan tidak akan bisa mandi atau buang air ketika menggunakan toilet yang juga digunakan oleh lawan jenis (toilet bersama).

Kekerasan seksual pada perempuan bahkan menjadi momok yang harus diwaspadai di lingkungan sementara pascabencana. Perempuan atau anak perempuan yang mungkin telah terpisah dari keluarga yang biasa bisa melindunginya, akan merasa semakin tidak berdaya di pengungsian.

Seorang anak perempuan korban gempa di Sulawesi Tengah baru-baru ini yang mengungsi ke Makassar, diduga diperkosa oleh tiga laki-laki di tempat pengungsian.

Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan) yang membuka tenda ramah perempuan di lokasi pengungsian pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada September 2018 menerima beberapa laporan kekerasan seksual pada perempuan.

3. Kebutuhan minimum: air

Perempuan menghadapi situasi sulit di pengungsian. Sulit untuk seorang perempuan yang sedang menstruasi atau ibu nifas merasa aman dan nyaman dengan kondisi tidak ada air dalam situasi bencana. Demikian pula ketika seorang perempuan memiliki anak kecil, ketiadaan air bisa lebih merepotkan bagi perempuan daripada laki-laki pada situasi bencana.

Masalah air, tidak hanya berhenti pada ketersediaan air untuk membersihkan diri. Kecukupan air minum akan lebih berpengaruh pada kuantitas air susu pada ibu yang sedang menyusui bayi. Kualitas air susu ibu sebagai pemasok utama bagi bayi di pengungsian tidak bisa diabaikan. Zat gizi yang baik dan cukup jumlahnya harus didapatkan dari kecukupan makanan yang bisa diperoleh pada kondisi pasca bencana.

Cerita di pengungsian akibat gempa Palu menunjukkan betapa logistik untuk bayi sulit dipenuhi. Ketersediaan air ini seringkali menjadi masalah yang rumit untuk diselesaikan. Seperti pada kasus gempa Lombok, sumber air ikut serta hancur di samping itu pasokan air bersih sulit.

Ibu hamil, yang pada kondisi normal merupakan kelompok populasi yang rentan, akan semakin rentan jika berada pada kondisi pasca bencana dengan lingkungan yang tidak mendukung segala kebutuhan minimalnya. Tenda yang penuh sesak, terpisah dengan keluarga, dan berbagai pemicu stres bisa mengancam kebutuhan nutrisi ibu hamil yang tidak tercukupi.

Adakah petugas medis yang tersedia dan siap merespons ketika ibu hamil membutuhkannya? Bagaimana dengan peralatan dan obat yang dibutuhkan? Adakah angkutan yang mendukung mobilitas ibu hamil bila dibutuhkan untuk memindahnya ke fasilitas kesehatan yang lebih layak?

Karena itu, dibutuhkan perlakuan khusus untuk ibu hamil, baik pada proses evakuasi maupun saat di tempat pengungsian.

4. Trauma dan suara perempuan

Tidak semua kebutuhan perempuan bertumpu pada kebutuhan fisik saja. Perempuan yang kehilangan suami, kehilangan anak, atau anak perempuan yang kehilangan orang tua atau keluarganya akan mengalami trauma psikologis yang relatif panjang. Pemulihan trauma psikologis amat sangat diperlukan, dengan pendekatan spesifik pada setiap jenis kasus yang terjadi.

Minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin dalam pengungsian seringkali menghambat terdengarnya suara perempuan, sehingga kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi pemenuhan utama. Kesempatan untuk hadir dan tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi, maupun pertemuan dengan stakeholder lain di tempat pengungsian banyak diwakili oleh laki-laki.

Alasan domestik seperti tidak bisa meninggalkan anak, dalam kondisi hamil dan merasa kurang sehat, sangat bisa menjadi alasan tidak tampilnya perempuan dalam komunitas.

Demikian pula alasan budaya rumah tangga-seperti biasa mewakilkan keputusan pada laki-laki, merupakan hambatan untuk menyampaikan kebutuhan sesungguhnya dari perspektif perempuan.

Apa solusinya?

Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada 2015 yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pedoman ini memuat serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana atau saat tanggap darurat krisis kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan kematian, kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak bencana, khususnya perempuan dan remaja perempuan.

Pada 2007 Kementerian Kesehatan menyusun Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Remaja pada Krisis Kesehatan. Pada masa krisis kesehatan, remaja (terutama perempuan) adalah komunitas rentan terhadap kekerasan seksual, perkosaan yang bisa berujung pada infeksi menular seksual, ataupun juga risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Penerbitan pedoman tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam bencana yang merupakan kondisi krisis kesehatan. Tapi yang paling penting adalah implementasi pedoman tersebut. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat harus berkomitmen dalam implementasi pedoman tersebut.

Pemerintah tidak hanya wajib memiliki program mitigasi bencana yang baik, tapi juga memberikan pendidikan berkesinambungan pada segala lapisan masyarakat di daerah rawan bencana.

Ernawaty, Lecturer at Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Riset terbaru: kerugian ekonomi di balik konsumsi rokok di Indonesia hampir Rp600 triliun

Meningkatnya jumlah perokok aktif di kalangan anak-anak dan remaja mengancam kualitas bonus demografi di Indonesia pada 2020-2030.
Lagoda Dmytro/Shutterstock.com

Soewarta Kosen, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia

Tembakau adalah satu-satunya penyebab kematian yang dapat dicegah. Tapi longgarnya regulasi pengendalian tembakau di Indonesia membuat jumlah perokok terus meroket sehingga menempati urutan ketiga terbesar setelah Cina dan India.

Konsumsi rokok yang meningkat makin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Penyakit terkait rokok menyebabkan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Riset kami menunjukkan kerugian makro ekonomi akibat konsumsi rokok di Indonesia pada 2015 mencapai hampir Rp600 triliun atau empat kali lipat lebih dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama. Kerugian ini meningkat 63% dibanding kerugian dua tahun sebelumnya.

Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 30 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: tingginya angka pertumbuhan penduduk, harga rokok yang relatif murah, pemasaran yang leluasa dan intensif oleh industri rokok, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan tembakau.

“Keberhasilan” bisnis rokok di negeri ini terlihat dari meningkatnya persentase jumlah perokok di kalangan anak-anak dan remaja. Indikasinya, antara 1995 sampai 2013, perokok berusia 10-14 tahun meningkat dari 0,5% menjadi 4,8% dan perokok berusia 15-19 tahun meningkat dari 13,7% menjadi 37,3%. Prevalensi perokok aktif di perdesaan berjumlah dua kali di perkotaan.

Ironisnya, belanja rumah tangga kelompok masyarakat miskin untuk rokok, menempati urutan ketiga tertinggi setelah makanan siap saji dan beras, di atas pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Pendekatan biaya kesakitan

Sebagian besar studi tentang biaya merokok dan konsekuensi ekonomi dari penyakit dan cedera akibat merokok mengadopsi pendekatan biaya kesakitan (cost-of-illness approach). Konsekuensi ekonomi dari sakit terdiri dari (1) biaya yang ditimbulkan karena penyakit dan biaya terkait lainnya dan (2) nilai kerugian produksi karena berkurangnya atau hilangnya jam kerja.

Pendekatan ini tidak mencakup dampak terhadap kesejahteraan dan waktu senggang. Tidak juga menangkap dampak dinamika jangka panjang penyakit terhadap perubahan dalam komposisi demografi atau berkurangnya sumber daya karena investasi keuangan dan sumber daya manusia. Karena itu, metode ini hanya mencakup perkiraan parsial dan statis dari total dampak makro ekonomi penyakit.

Dampak ekonomi dari merokok menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat karena kematian prematur, produktivitas yang hilang, dan beban keuangan yang ditanggung oleh perokok dan keluarga mereka, penyedia jasa kesehatan, penyedia layanan asuransi, dan perusahaan pemberi kerja.

Biaya ekonomi merokok terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi barang atau jasa yang melibatkan transaksi moneter seperti biaya penggunaan pelayanan kesehatan (perawatan di rumah dan rumah sakit, jasa dokter, dan obat penyakit terkait dengan rokok) dan biaya terkait lainnya seperti biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, biaya penunggu penderita. Analisis biaya langsung dalam riset kami merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 59/2014 tentang Tarif Standar Asuransi Kesehatan Nasional.

Ada pun biaya tidak langsung dari merokok meliputi kehilangan sumber daya lain, seperti waktu dan produktivitas yang hilang akibat sakit dan disabilitas, serta kematian prematur karena penyakit terkait rokok. Orang yang sakit mungkin tidak bisa bekerja atau bahkan tidak mampu melakukan kegiatan rumah tangga dan perawatan anak. Biaya morbiditas diperkirakan dengan menentukan berapa yang mampu dihasilkan orang tersebut (dengan pekerjaan berupah) dan juga memperkirakan nilai untuk produksi rumah tangga yang hilang.

Kemungkinkan perokok meninggal karena beberapa jenis penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok akan meningkat. Nilai hilangnya nyawa dikenal sebagai biaya mortalitas. Satu ukuran yang digunakan untuk mengikuti nilai kehidupan yang dibuat berdasarkan nilai moneter kehidupan. Perhitungan bisa dilakukan menggunakan human capital approach, yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang dihasilkan oleh individu. Ada pula pendekatan keinginan untuk membayar (willingness to pay approach), yang menghargai nyawa berdasarkan apa yang mereka berani tanggung untuk menghindari penyakit atau kematian.

Pengukuran lain yang digunakan adalah nilai kerugian akibat kematian prematur dihitung dengan menggunakan kehilangan tahun produktif, dengan memperhitungkan sisa usia berdasarkan harapan hidup (years of potential life lost/YPLL). Disability Adjusted Life Years (DALYs) Loss alias Tahun Produktif yang Hilang menggabungkan sakit dan atau disabilitas karena merokok dan kematian prematur dalam satu pengukuran.

Tahun produktif yang hilang

Sebagai faktor risiko, tembakau bertanggung jawab atas lebih dari 30 penyakit, sebagian besar penyakit tidak menular. Dalam studi ini, kami menggunakan pengukuran 33 penyakit berdasarkan data WHO, mulai dari kanker, jantung koroner, tuberkulosis paru, hingga radang sendi.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya beban penyakit tidak menular yang terkait tembakau telah menguras keuangan BPJS.

Meningkatnya jumlah perokok aktif di kalangan generasi muda akan membahayakan kualitas generasi mendatang dan mempengaruhi kualitas bonus demografi yang diharapkan terjadi di Indonesia.

Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga miskin.

Melihat pentingnya tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau.

Implikasi kebijakan

Epidemi penggunaan tembakau menimbulkan penyakit terkait tembakau yang sebenarnya dapat dicegah, mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat warga miskin dan memperburuk beban ekonomi makro negara.

Indonesia harus mempercepat upaya peningkatan status kesehatan masyarakat, termasuk mengendalikan salah satu faktor risiko utama yakni penggunaan tembakau, sehingga dapat menahan epidemi penyakit tidak menular. Sampai kini Indonesia adalah satu-satunya di Asia Pasifik yang belum mengaksesi atau menyetujui WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

Pada 2008, WHO memperkenalkan MPOWER (Monitor, Protect, Offer help, Warn, Enforce, Raise taxes) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan pengendalian tembakau yang penting dan efektif. Kebijakan MPOWER meliputi upaya menaikkan pajak dan harga rokok, melarang iklan, promosi dan pemberian sponsor, melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, memberikan peringatan bergambar akan bahaya merokok, menawarkan bantuan kepada mereka yang ingin berhenti merokok dan memantau kebijakan pencegahan dan kejadian epidemi.

Komitmen pemerintah, masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan mencegah kematian dini.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghambat peningkatan prevalensi perokok aktif, termasuk di kalangan kaum muda. Karena itu upaya-upaya pengendalian tembakau yang efektif dan berkesinambungan harus dilakukan.

Estimasi kerugian makro ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa dampak ekonomi karena konsumsi tembakau cenderung merugikan upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengendalian dan menahan laju peningkatan penggunaan tembakau.

Kepemimpinan yang lebih kuat dan memihak pada kesehatan dibutuhkan baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Lalu apa langkah yang mendesak?

Ada kebutuhan mendesak untuk melarang total iklan rokok di media massa, mencegah inisiasi penggunaan tembakau oleh generasi muda dan populasi perempuan, memberikan akses strategis layanan berhenti merokok, dan meningkatkan harga rokok dan rata-rata cukai rokok hingga mencapai 57% (nilai maksimum menurut UU Cukai) dan menghilangkan nilai batas atas cukai rokok. Menaikkan harga dan cukai yang tinggi adalah cara agar orang miskin dan anak-anak tidak lagi membeli rokok.

Juga sangat mendesak memperluas dan memperkuat regulasi kawasan bebas asap rokok. Dalam konteks riset, perlu meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan isu tembakau dalam berbagai bidang dan untuk mendapatkan upaya pengendalian tembakau yang lebih efektif dan efisien. Bila itu dilakukan bisa menurunkan konsumsi rokok di masa depan dan mencegah naiknya angka kematian karena penyakit tidak menular yang muncul dari konsumsi rokok.The Conversation

Soewarta Kosen, Policy Researcher, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Sains Terbuka, mengapa penting bagi Indonesia yang dana risetnya kecil

File 20190222 195864 1bofw6o.jpg?ixlib=rb 1.1
Intararit/Shutterstock

Khaeruddin Kiramang, Curtin University

Cuitan akun Twitter CEO Bukalapak Achmad Zaky tentang kecilnya dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia, dibandingkan dengan negara lain, untuk menunjang Industri 4.0 menuai kontroversi sehingga Presiden Joko Widodo memanggilnya ke Istana.

Menepis ucapan Zaky, Jokowi menyatakan anggaran riset tahun ini senilai Rp 26 triliun, yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara, itu sudah gede. Padahal presiden juga berulang kali mempertanyakan apa hasil dari dana riset yang terus meningkat tersebut.

Pernyataan Zaky, sebagai pelaku industri digital, membuka mata kita bahwa kini saatnya mengembangkan riset yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk memajukan industri, selain dana riset, hal yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antar pemangku kebijakan (pemerintah), lembaga riset (peneliti), dan industri. Kolaborasi hanya akan terjalin dengan baik jika riset dikembangkan dengan konsep “sains terbuka”.

Apa itu ‘sains terbuka’?

Sains Terbuka menyiratkan pengetahuan yang transparan, dapat diakses secara bebas, tersebar luas, dan dikembangkan bersama melalui jaringan kolaboratif. Keterbukaan ilmu pengetahuan ini ditekankan utamanya pada hasil penelitian yang didanai oleh publik atau pajak rakyat.

Taksonomi Sains Terbuka. FOSTER

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini populer karena menjadi istilah generik untuk gerakan yang mendorong pengetahuan dalam bentuk data, publikasi hasil penelitian, metode, perangkat, dan sumber daya yang berkaitan dengan penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sains terbuka adalah anti-tesis dari sains komersial yang ekslusif. Telah lama ada anggapan bahwa ilmuwan hidup di menara gading, terisolasi dari realitas di sekitarnya. Sebab, tidak mudah bagi kita mengakses secara luas hasil karya dan pemikiran mereka, akibat dominasi penerbit komersial yang mengkapitalisasi ilmu pengetahuan.

Masyarakat awam yang memiliki keterbatasan finansial di negara-negara berkembang misalnya, tidak mampu mengakses hasil penelitian dari negara maju karena terhalang biaya akses (paywall) yang amat mahal. Biaya akses satu artikel di Elsevier Belanda, misalnya, sekitar US$30 per view (tayang). Maksudnya, pembelian per tayang ini hanya berlaku satu kali dengan hak akses selama 24 jam dan kesempatan mencetak artikel yang dibeli dalam durasi tersebut. Bahkan para ilmuwan pun harus membayar untuk membaca karya mereka sendiri.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur membuat negara-negara berkembang sulit mengimbangi perkembangan riset dan inovasi negara-negara maju. Kondisi kesenjangan ini yang melahirkan gagasan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya dikomersialkan, sehingga melahirkan gerakan Sains Terbuka (Open Science).

Beberapa konsep keterbukaan diterapkan dalam Sains Terbuka: akses terbuka, sumber terbuka, metodologi terbuka, tinjauan mitra bestari terbuka, dan pendidikan terbuka. Akses terbuka dan data Terbuka merupakan dua istilah yang paling sering dibicarakan di antara konsep keterbukaan itu. Akses terbuka merujuk pada gerakan untuk membuka akses ke publikasi ilmiah yang selama ini dikuasai oleh penerbit komersial. Gerakan ini ditandai dengan lahirnya Budapest Open Access Initiative pada awal 2002

Gerakan Akses Terbuka diwujudkan dengan dua cara: pertama, publikasi karya melalui jurnal akses terbuka setelah ditinjau oleh mitra bestari. Cara ini dikenal dengan istilah Gold Open Access. Kedua, mengunggah karya secara mandiri (self-archiving) melalui repositori, blog, web pribadi, dan server naskah pra-cetak (pre-print). Cara ini dikenal dengan istilah Green Open Access.

Sedangkan konsep data terbuka didorong oleh pemikiran akan pentingnya publik mengetahui data penelitian. Data yang dibuka bukan hanya data yang telah diproses tapi juga data mentah agar temuan penelitian mudah diverifikasi, diuji kembali (replikasi), sehingga temuan penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut.

Menjebol kunci sains status quo

Meski istilah Sains Terbuka ini baru populer dalam dekade terakhir ini, konsep dasarnya bukan hal yang baru. Kata ‘terbuka’ merupakan penegasan untuk mengembalikan sains pada khittah-nya bahwa sains semestinya terbuka untuk semua orang.

Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang dideklasikan pada 1948, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas… berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya”. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 Ayat 2 memandatkan: “Hasil penelitian wajib disebarluaskan…”.

Ada empat dimensi yang membedakan pengetahuan dalam konsep sains terbuka dengan konsep sains status quo:

  1. transparan, artinya seluruh metode memperoleh sains dapat diakses publik, sehingga dapat diverifikasi;
  2. dapat diakses oleh semua orang, terlepas kelas sosialnya, setiap orang mudah mengakses ilmu pengetahuan;
  3. berbagi pengetahuan, para ilmuwan didorong untuk membagi seluas-luasnya hasil pemikiran dan karyanya.
  4. Terakhir, kolaboratif, sains diperoleh melalui kolaborasi (bukan kompetisi) para ilmuwan dari berbagai disiplin, budaya, dan wilayah geografis.

Jika bermanfaat, apa hambatannya?

Salah satu alasan yang membuat ilmuwan enggan membagi karyanya adalah kekhawatiran bahwa ide atau data mereka “dicuri” lalu dipublikasikan oleh orang lain. Jika itu terjadi, mereka menganggap riset mereka tidak lagi mengandung unsur kebaruan dan berujung pada tertolaknya artikel mereka di jurnal bereputasi.

Gagal dimuat di jurnal kredibel akan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan dana penelitian, insentif, dan promosi. Tanpa dana, penelitian tidak akan berjalan, dan pada akhirnya akan berakibat buruk pada jenjang karir mereka.

Kekhawatiran ini sebenarnya tidak beralasan karena justru dengan membaginya maka akan banyak orang yang tahu ide-ide kita. Keterbukaan justru semakin menegaskan jejak bahwa karya itu adalah milik kita.

Hambatan lain penerapan sains terbuka di Indonesia, seperti hasil telaah oleh Irawan dan koleganya, adalah rendahnya kepercayaan diri peneliti, praktek penelitian yang meragukan, motivasi meneliti dan menulis yang lebih didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan jenjang karir ketimbang pengembangan keilmuan.

Apa keuntungannya?

Dalam konteks Indonesia, hampir semua penelitian didanai oleh pemerintah dan karena itu wajib dipublikasikan. Saya berpandangan bahwa pembiayaan riset yang berasal dari pajak masyarakat, harus dibagikan secara terbuka dan tidak seharusnya disimpan di balik dinding komersialisasi.

Penerbit komersial seperti Elsevier Belanda, misalnya, sudah lama mendapatkan kritik keras dari komunitas akademik karena melakukan hiper-komersialisasi. Hasil penelitian yang dibiayai oleh publik, dijual kembali kepada perpustakaan dengan biaya langganan yang sangat tidak masuk akal. Harga berlangganan sebuah jurnal Thin Solid Films, misalnya, bisa mencapai US$16.000 per tahun.

Perpustakaan punya peran besar dalam gerakan keterbukaan dengan melepaskan cengkeraman penerbit komersial. Sejak 2008, misalnya, tidak kurang dari 40 perpustakaan perguruan tinggi besar dunia di Amerika dan Eropa telah membatalkan langganan jurnalnya dengan beberapa penerbit komersial.

Bagi para ilmuwan, penerapan sains terbuka memberikan keuntungan berupa peningkatan sitasi, visibilitas, peluang kerja sama dan kesempatan untuk mendapatkan dana penelitian yang lebih besar. Sains terbuka membuat penelitian menjadi lebih transparan dan mudah diverifikasi.

Transparansi penelitian penting agar penelitian dapat diverifikasi melalui proses replikasi yang dapat dilakukan, baik oleh peneliti itu sendiri maupun peneliti lain. Dengan demikian kecurangan dalam penelitian seperti pemalsuan data dan praktik penelitian yang meragukan dapat dihindari.

Bagi masyarakat awam, manfaat sains terbuka dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya akses ke hasil penelitian. Pemangku kebijakan akan mudah memantau perkembangan riset, membantu pengambilan keputusan, dan merumuskan kebijakan berbasis bukti.

Bagi kalangan industri, sains terbuka dapat memacu pengembangan inovasi dan produksi. Sementara bagi para jurnalis, ini akan memudahkan mereka mendapatkan bahan berita terkait perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dengan dana riset yang belum besar, sudah saatnya pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan sains terbuka untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kolaborasi dan mendorong perubahan yang lebih besar.

Khaeruddin Kiramang, PhD Student at Department of Information Studies, Curtin University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Data terbuka BPJS Kesehatan: Modal awal untuk ungkap misteri sains kesehatan Indonesia

File 20190503 103071 1fgwb5a.jpg?ixlib=rb 1.1
Data dari pasien sangat penting untuk riset dan mengevaluasi kebijakan kesehatan. Antrean orang berobat di rumah sakit di Klaten, 10 Maret 2019. Prasetyobie/Shutterstock

Anis Fuad, Universitas Gadjah Mada

Mulai Februari 2019, BPJS Kesehatan menyediakan data sampel periode 2015-2016 untuk publik; menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara yang menyediakan data administratif jaminan kesehatan untuk riset.

Langkah BPJS, juga kebijakan Badan Pusat Statistik yang membuka akses data untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan secara gratis merupakan angin segar bagi para peneliti kesehatan.

Bagi para peneliti, modal utama suatu riset, selain dana, adalah data.

Dengan terbatasnya biaya riset, berpaling kepada data sekunder yang berkualitas menjadi solusi. Dengan demikian, ketersediaan data sekunder menjadi kunci.

Misteri situasi kesehatan Indonesia

Data administratif jaminan kesehatan Indonesia diharapkan dapat membantu peneliti kesehatan untuk mengungkap berbagai masalah kesehatan yang belum jelas. Sebagian pelajaran penting dari perjuangan membangun sistem jaminan kesehatan nasional (universal health coverage) terpendam dalam data sampel ini. Temuan dari riset yang menggunakan data sampel BPJS juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan kesehatan.

Di Taiwan, data semacam ini telah menjadi basis dari 2700 publikasi, sejak diluncurkan pada 2000. Mulai 2014, sedikitnya 300 artikel per tahun dimuat di pelbagai jurnal.

Sementara Indonesia, meski merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, masih dianggap misterius. Pemimpin Redaksi jurnal medis berbasis di Inggris The Lancet Richard Horton pada 2016 menulis bahwa banyak hal menarik dari negeri ini yang tidak terungkap dan masih menjadi misteri di mata global.

Ada ketimpangan yang lebar antara riset yang dipublikasikan di jurnal bergengsi tersebut dan masalah kesehatan yang nyata di Indonesia. Sebagian besar riset dari Indonesia yang dimuat di The Lancet, misalnya, yang jumlahnya kurang dari 50 artikel, mengulas tentang penyakit menular. Padahal, penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular.

Isi data sampel BPJS Kesehatan

Selama ini, banyak peneliti kesehatan memanfaatkan data IFLS (Indonesian Family Life Survey) yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, data survei yang dikelola BPS (misalnya SDKI, PODES atau SUSENAS) ataupun Balitbang Kemenkes juga banyak digunakan untuk publikasi maupun kajian. Kehadiran data sampel BPJS Kesehatan memberi warna baru dan melengkapi ketersediaan sumber informasi dan pengetahuan kesehatan Indonesia.

Data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016 mewakili seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar sampai 31 Desember 2016. Jumlah sampel yang tercakup adalah 1.697.452 peserta atau hampir 1% dari seluruh peserta JKN pada tahun 2016 yang mencapai 171,9 juta.

Untuk mendapatkan data sampel, peneliti harus mengisi beberapa formulir yang tersedia di situs BPJS Kesehatan.

Universitas Gadjah Mada beserta beberapa universitas dan lembaga riset lainnya telah mendapat kesempatan mengakses data sampel tersebut. Ada 4 jenis tabel yang tersedia, yaitu peserta, pelayanan FKTP kapitasi (layanan yang sudah termasuk dalam kontrak yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sesuai dengan jumlah peserta yang ditanggung), pelayanan FKTP non kapitasi (layanan yang dapat diklaimkan oleh FKTP ke BPJS Kesehatan di luar kontrak kapitasi) dan pelayanan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).

Pada setiap tabel terdapat karakteristik demografis (umur, jenis kelamin, jenis kelompok kepesertaan, sampai dengan asal wilayah), jenis kesakitan (diagnosis dan kelompok diagnosis), keluaran dari pelayanan (sembuh, dirujuk, meninggal), karakteristik fasilitas kesehatan, tarif pelayanan dan sebagainya.

Sampel data BPJS Kesehatan yang dibuka untuk publik. BPJS Kesehatan/Author provided

Beragam informasi dan pengetahuan baru tentang sistem dan situasi kesehatan Indonesia dapat ditemukan melalui riset menggunakan data sampel yang dikeluarkan oleh BPJS ini.

Topik-topik penting seperti pola pemanfaatan pelayanan kesehatan, disparitas akses dan keluaran pelayanan kesehatan, sampai dengan gambaran epidemiologis beragam penyakit dapat dihasilkan.

Temuan dan rekomendasinya berpotensi memperbaiki kebijakan kesehatan yang masih hiruk pikuk hingga sekarang.

Tantangan berikutnya

Agar Data Sampel BPJS Kesehatan bermanfaat secara optimal, diperlukan beberapa prasyarat.

Peneliti perlu memahami isi dataset sampel BPJS Kesehatan dan metodologi yang tepat untuk melakukan analisis. Untuk ini, BPJS Kesehatan dapat memfasilitasi pembentukan komunitas peneliti Data Sampel.

BPJS Kesehatan juga perlu memastikan kualitas dan kelengkapan data administratif. Dalam Data Sampel saat ini misalnya, data pengobatan tidak tersedia dalam tabel Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Akibatnya, peneliti akan kesulitan untuk menganalisis topik tertentu, seperti efektivitas pengobatan. Data pengobatan tersedia di tingkat FKTP, tetapi kelengkapan datanya masih terbatas.

Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk integrasi dan data linkage dengan data sekunder lain menggunakan NIK (nomor induk kependudukan), misalnya rekam medis elektronik, register penyakit, dan pelbagai aplikasi sistem informasi kesehatan. Secara teknis data linkage dengan sumber data lain memungkinkan, namun mekanisme untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data pasien perlu ditegakkan agar tidak melanggar hak asasi perlindungan data pribadi.

Saat ini, BPJS Kesehatan baru mencuplik data periode 2015-2016 berbasis pada kepesertaan di FKTP. Sampel yang tersedia belum memungkinkan untuk menganalisis penyakit tertentu dengan prevalensi rendah atau bahkan penyakit langka. Untuk dapat menggambarkan situasi kesehatan Indonesia secara lebih menyeluruh, BPJS Kesehatan perlu melakukan pengambilan sampel dataset lanjutan, baik berbeda periode, jenis dataset dan cakupannya.

Cepat atau lambat, permintaan penggunaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan meningkat. Karenanya, perlu disediakan portal elektronik untuk mempermudah proses permintaan serta mendokumentasikan riset yang sedang dan sudah dilakukan oleh para peneliti.

Apakah penyediaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan membuka tabir puluhan tahun misteri sains kesehatan Indonesia di mata dunia?

Para peneliti, akademisi, lembaga riset, universitas, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan membuktikan apakah harta karun data tersebut akan dipendam begitu saja atau diolah untuk mengungkap rahasia sains kesehatan Indonesia.

Anis Fuad, Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Diskusi Sains Terbuka dan Launching JAKI English Edition

Bertempat di Aula Sabdo Adi, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (JAKI) melaksanakan acara diskusi sains terbuka yang menghadirkan pembicara Dr. Dasapta Erwin Irawan. Diskusi yang juga merupakan rangkaian dari peluncuran JAKI edisi bahasa Inggris ini berlangsung dengan metode Webinar (Web Seminar).

Acara ini meriah dengan dihadiri oleh beberapa jurnal di lingkungan Universitas Airlangga serta para reviewer dan dosen FKM Unair. Diskusi sains terbuka sendiri baru pertama kali dilaksanakan di Universitas Airlangga atas prakarsa JAKI dan Komunitas Sains Terbuka Airlangga yang digawangi oleh Rizqy Amelia Zein.

Dari diskusi tersebut, dapat dibuat rangkuman bahwa pengetahuan adalah milik masyarakat. Bukan milik penerbit atau redaksi jurnal (bereputasi). Karena sifatnya adalah barang publik, maka sebaiknya dibagikan seluas-luasnya bagi publik. Sebagai akademisi maupun peneliti yang seharusnya dilakukan adalah mengejar reputasi, bukan posisi di pemeringkatan.

Bagaimana agar reputasi terdongkrak? Bagikan seluasnya agak sebanyak mungkin orang mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita. Anggapan keliru apabila peneliti berpikir bahwa idenya akan dicuri ketika dibagikan. Justru ketika dibagikan, peneliti sedang melindungi haknya atas karyanya sendiri dan metrik cenderung memberikan impresi yang keliru soal substansi karya ilmiah. Untuk itu, sebaiknya kita menggunakan metrik seperlunya saja, sesuai dengan peruntukannya. Serta tidak harus menunggu punya karya yang banyak, H-index yang tinggi untuk mempraktikkan #SainsTerbuka. Kita sendiri dapat mulai dari hal yang kecil, misalnya membagikan slide presentasi atau beberapa informasi yang berguna bagi publik.

/IAR

Krisis kepercayaan penyebab cakupan imunisasi anak Indonesia menurun 5 tahun terakhir

File 20181205 186079 xv97sy.jpg?ixlib=rb 1.1
Vaksinasi MR untuk siswa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ummul Quro Bogor, Agustus 2017. Ummul Quro Bogor/Flickr, CC BY-SA

Ermi Ndoen, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Program Imunisasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan RI menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak (usia 12-23 bulan) menurun dari 59,2% (2013) menjadi 57,9% (2018).

Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12-23 bulan hanya sekitar 2,5 juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura.

Sebaliknya anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah (53,8%) dibandingkan anak-anak di perkotaan (61,5%). Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak.

Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut tapi juga penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak (measles) dan rubella (IMR) tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa.

Setelah tidak mencapai target dalam tiga bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, baru di 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR.

Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain, bahkan yang tidak diimunisasi sekali pun.

“Penyakit hati” ragu-ragu

Riset terbaru di Lancet yang memaparkan situasi global tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin di 67 negara, menemukan berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi; di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan keraguan terhadap vaksin (imunisasi) terjadi saat seseorang menunda atau menolak mendapatkan pelayanan imunisasi yang tersedia. Kondisi ini bersifat kompleks dan spesifik, sangat bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda antar tempat dan juga untuk tiap jenis vaksinnya.

Suatu riset meta-analisis kualitatif–dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan online–tentang faktor pendorong keraguan terhadap vaksin di beberapa negara berpenghasilan tinggi, sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Umumnya penolakan orang tua terhadap vaksinasi bervariasi untuk tiap vaksin, sesuai dengan konteks sosial-budaya, keadaan sosial dan pengalaman pribadi masing-masing.

Walau latar belakang para orang tua sangat heterogen, pola pengambilan keputusan orang tua terhadap vaksinasi memiliki gambaran yang mirip. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi orang tua menolak atau menerima program imunisasi atau vaksin tertentu.

Dari riset meta-analisis tersebut ditemukan pentingnya norma sosial dan dukungan dari kelompok pro-vaksin, agar vaksinasi menjadi “hal yang normal dilakukan” bagi mayoritas orang tua. Ini agar mereka menerima vaksinasi tanpa pikiran berpikir dua kali. Kemudahan akses, dan adanya rekomendasi tentang pentingnya imunisasi oleh pemerintah dan sumber yang dipercaya berkontribusi besar agar vaksinasi dapat diterima sebagai norma sosial bagi orang tua.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan [adanya kejadian luar biasa (KLB) campak] dengan total kasus mencapai 28.182 kasus dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan sistem kesehatan yang jelek.

Gerakan pro-vaksinasi

Kasus lain yang menunjukkan dampak faktor emosional bisa dilihat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di California, AS yang menyebar di beberapa negara bagian AS pada 2015. Dari 188 kasus campak, umumnya terjadi pada mereka yang tidak divaksinasi karena adanya aturan “pembebasan vaksin karena alasan pribadi atau kepercayaan”.

Kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang membuat sebuah gerakan untuk membatalkan aturan ini. Pencabutan aturan ini akhirnya berhasil diloloskan oleh Senat California.

Gerakan di California juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita Leukemia bernama Rhett yang mengajak orang-orang untuk divaksinasi. Para kelompok pro-vaksin juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi menggunakan platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Rhett adalah cara ampuh untuk menggugah emosi dan mengubah pikiran orang untuk mendukung vaksinasi.

Di Italia, guru-guru yang peduli program vaksinasi juga dimobilisasi untuk mendesak pemerintah agar mempertahankan aturan vaksinasi wajib bagi setiap anak. Mereka tidak ingin anak-anak yang tidak divaksinasi di dalam kelas menjadi sumber penyakit bagi murid lainnya. Inisiatif seperti ini perlu diperjuangkan sebagai contoh untuk memotivasi orang lain.

Pendekatan persuasif dan melawan hoax

Investigasi dari BBC terhadap berita palsu (hoax) di Afrika dan India menunjukkan bahaya penyebaran informasi tidak akurat lewat media massa atau media sosial macam Facebook pada sentimen dan perilaku publik, termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kondisi ini memicu penolakan terhadap vaksinasi dan meningkatkan risiko wabah penyakit.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, salah satu negara dengan pemakaian internet tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Banyak orang tua di Indonesia memilih tidak memvaksinasi anaknya atau menolak vaksin yang disiapkan pemerintah akibat pengaruh hoax.

Rupanya salah satu topik hoax yang paling banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah hoax tentang kesehatan. Lebih mengkawatirkan lagi, 65% orang Indonesia menelan mentah-mentah informasi (yang belum tentu akurat) yang beredar di internet. Di sinilah salah satu tantangan terberat program imunisasi untuk menangkal berbagai pemberitaan negatif tentang vaksin lewat media sosial.

Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi misalnya Slovenia dan Yunani, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin aman dan efektif dalam mencegah penyakit.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerja sama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax untuk menangkal berita hoax MR

Gerakan pro vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan berbagai pihak di Indonesia. Misalnya, Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita Congenital Rubella Syndrome (CRS). Ia gigih kampanyekan Vaksin Rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama dengannya untuk saling berbagi lewat Rumah Ramah Rubella.

Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerja sama, termasuk dengan melibatkan Kantor Staf Kepresidenan, untuk mensukseskan Imunisasi MR. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat. Termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC), untuk menyediakan vaksin yang halal.

Apa lagi yang bisa dilakukan?

  • Perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi.
  • Para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dengan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal.
  • Perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses; baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat, ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoax dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya.
  • Pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di seluruh Indonesia, sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak.
  • Seperti di Italia dan beberapa negara lain di dunia, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai satu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar.

Pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah satu metoda pencegahan penyakit yang paling efektif.

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Efisiensi dan produktivitas rumah sakit turun setelah ikut skema JKN, apa penyebabnya?

File 20190401 177193 1ajdjc2.jpg?ixlib=rb 1.1
Antrean peserta Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Sukabumi Jawa Barat. Rani Restu Irianti/Shutterstock

Irwandy, Universitas Hasanuddin

Debat dua calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno tiga pekan lalu mempersoalkan defisit dan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sayangnya, baik Ma’ruf maupun Sandiaga hanya mengeluarkan pernyataan normatif dan teoretis.

Berbagai masalah melilit program JKN. Cakupan program JKN sudah cukup luas–hingga 1 Maret 2018, 218 juta orang bergabung dalam program JKN, 96 juta di antaranya disubsidi dari APBN. Namun, sejak dimulai pada 2014, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit keuangan pada tahun pertama Rp3,3 triliun dan pada 2018 menjadi Rp10,98 triliun.

Defisit keuangan ini dampaknya paling dirasakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Penelitian saya dan beberapa penelitian lain menunjukkan efisiensi dan produktivitas rumah sakit menurun setelah skema JKN. Penyebabnya, rumah sakit harus menomboki kekurangan biaya layanan rumah sakit untuk pasien JKN. Selain itu klaim pembayaran BPJS seringkali terlambat dibayarkan sehingga mempengaruhi aliran kas rumah sakit. Hal ini menghambat kegiatan operasional dan pelayanan rumah sakit.

Rumah sakit tak efisien

Penelitian yang saya lakukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 25 rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan bergabung dengan program JKN menunjukkan 14 rumah sakit (56%) masuk kategori tidak efisien dan hanya 11 rumah sakit (44%) yang efisien. Dari tahun ke tahun sejak implementasi program JKN, secara rata-rata rumah sakit hanya mampu beroperasional secara efisien pada 2016, sedangkan pada 2014, 2015 dan 2017 rata-rata rumah sakit tidak efisien. Riset ini mencakup data rumah sakit pada 2014-2017.

Efisiensi dalam konteks ini adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan pencapaian output aktual yang dihasilkan rumah sakit dengan output maksimal yang seharusnya dapat dicapai oleh rumah sakit dengan menggunakan kombinasi dari input yang dimiliki.

Indikator input dalam penelitian ini terdiri dari luas bangunan rumah sakit, total aset, total biaya operasional dan total biaya farmasi RS. Sedangkan indikator output terdiri dari jumlah pasien, jumlah pemeriksaan laboratorium, jumlah tindakan operasi, total pendapatan operasional RS, angka rata-rata lamanya pasien dirawat, dan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi.

Rendahnya efisiensi RS tidak hanya dijumpai di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penelitian lain seperti di Minahasa Sulawesi Utara dan Kota Semarang juga memperlihatkan dampak negatif standar JKN terhadap kinerja keuangan, produktivitas, dan efisiensi rumah sakit saat mereka ikut skema BPJS Kesehatan.

Dalam riset ini, saya menemukan pula bahwa tingkat pertumbuhan produktivitas rumah sakit cenderung turun dari tahun ke tahun. Produktivitas merupakan perbandingan seluruh input yang digunakan oleh rumah sakit untuk menghasilkan output dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator input dan output yang digunakan tidak hanya menggunakan parameter keuangan tapi juga parameter lainnya seperti jumlah pasien yang dilayani dan jumlah pemeriksaan.

Pada periode 2014-2015 pertumbuhan produktivitas rumah sakit yang saya teliti naik 7,4% tapi kemudian turun menjadi hanya 4,1% pada 2015-2016. Dan pada periode 2016-2017 produktivitas mereka turun lagi karena hanya tumbuh 0,5%.

Penyebabnya apa?

Penelitian saya menemukan adanya pengaruh negatif antara persentase pasien JKN dan skor efisiensi rumah sakit. Semakin besar jumlah pasien JKN yang dilayani oleh sebuah rumah sakit, maka tingkat efisiensinya akan semakin rendah.

Terdapat dua faktor penyebab utama atas masalah ini. Pertama besaran tarif biaya layanan rumah sakit yang ditetapkan pemerintah yang merujuk pada sistem penghitungan yang disebut Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) saat ini belum rasional. Masih terjadi selisih besaran biaya riil yang dikeluarkan oleh rumah sakit pada beberapa kasus jika dibandingkan dengan besaran tarif INA-CBGs yang diterima RS.

Sebuah riset di RSU Kota Tangerang Selatan, misalnya, memperlihatkan tarif rumah sakit yang diberikan kepada pasien lebih tinggi dibanding tarif INA-CBG’s, dengan rata-rata selisih Rp.1.090.000 per berkas klaim. Penelitian lain di empat rumah sakit kelas A di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta juga menunjukkan selisih negatif untuk layanan persalinan sectio caesarea.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif INA-CBGs yang diamanatkan setiap dua tahun sekali. Tarif yang dipakai saat ini merupakan hasil pembaruan 2016 dan hingga kini belum ditinjau lagi oleh Kementerian Kesehatan. Besaran kenaikannya harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dengan perhitungan analisis biaya riil agar permasalahan ini tidak terus terulang.

Faktor kedua adalah seringnya terjadi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan hingga 3-4 bulan ke rumah sakit. Hal ini mempengaruhi kinerja efisiensi dan produktivitas rumah sakit secara sistemik. Misalnya, tak ada persediaan obat akibat RS “dikunci” oleh perusahaan obat karena menunggak pembayaran untuk obat sebelumnya. Dampak ikutannya, kegiatan lain di RS seperti pendidikan dan pelatihan untuk seluruh sumber daya manusia RS ditunda karena dananya dialihkan untuk membeli obat.

Seringnya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan akan berpengaruh terhadap komitmen dan kepuasan kerja serta kinerja sumber daya manusia di RS. Hal ini menjadi permasalahan yang hampir dirasakan di seluruh RS. Hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) 2017 menunjukkan bahwa secara keseluruhan/nasional, motivasi kerja staf rumah sakit mayoritas berada pada level motivasi kerja “sedang” (53,2 persen), sedangkan tingkat kepuasan kerja mereka hanya 23,9 persen (“rendah”).

Apa solusinya?

Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah diatur bahwa rumah sakit berhak mendapat subsidi/bantuan dari pemerintah daerah dan mendapatkan insentif pajak, khususnya bagi rumah sakit negeri. Namun sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang tersebut belum ada. Padahal ini dapat menjadi solusi untuk membantu kelancaran cashflow di rumah sakit.

Strategi lain yang dapat ditempuh oleh rumah sakit untuk menghadapi ketidaklancaran aliran kas di rumah sakit adalah pinjaman pembiayaan. Hal ini mungkin dilaksanakan khususnya bagi rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan BLUD dapat meminjam dana sehubungan dengan kegiatan operasionalnya baik pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

Namun, kebijakan ini belum dapat berjalan di daerah karena petunjuk dan aturan teknis yang mengatur belum diterbitkan oleh para kepala daerah. Hal ini menimbulkan keraguan oleh rumah sakit. Padahal dari segi aturan, Pasal 87 ayat 5 dari peraturan tersebut menyebutkan mekanisme atau tata cara pinjaman jangka pendek BLUD diatur oleh peraturan kepala daerah.

Maka, sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan kebijakan berupa aturan dan petunjuk teknis mengenai pinjaman jangka pendek.

Yang tak kalah penting harus menjadi perhatian pemerintah adalah terbitnya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dapat menjadi ancaman tersendiri bagi efisiensi dan produktivitas rumah sakit negeri di Indonesia. Ancaman ini muncul karena fleksibilitas penggunaan anggaran rumah sakit menjadi terganggu dengan bentuk kelembagaan saat ini yang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan.

Berada dalam birokrasi anggaran Dinas Kesehatan akan mempengaruhi keleluasaan rumah sakit dalam merespons kebutuhan pelayanan dengan cepat, efektif dan efisien.

Mengembalikan rumah sakit sebagai sebuah lembaga teknis yang otonom dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi kunci agar rumah sakit dapat berkembang dan optimal melayani pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Di luar urusan teknis di atas, penutupan defisit BPJS Kesehatan melalui “dana talangan” yang diambil dari dana pajak rokok daerah hanya solusi jangka pendek.


Baca juga: Defisit BPJS Kesehatan ditutup pajak rokok, bisakah berkelanjutan?


Solusi jangka panjangnya adalah pemerintah harus menetapkan besaran iuran yang rasional, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta, meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan di rumah sakit serta mendorong lebih keras upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan masyarakat.

Langkah ini membutuhkan komitmen yang tegas dari pemerintah. Karena semua ini bukan semata menjadi persoalan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau.

Irwandy, Head of Hospital Management Department Public Health Faculty, Universitas Hasanuddin

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

What does Donald Trump think about drugs?

Luis Gómez Romero, University of Wollongong

In recent years, many countries – with the conspicuous exception of Indonesia and the Philippines – have been rethinking the international war on drugs. The world, it seems, has grown tired of mass incarceration, militarised law enforcement and endless interdiction of drug shipments that nonetheless keep arriving at borders.

Even the United States, the key enforcer of this relentless and violent obsession with narcotics, started to ease up during the Barack Obama administration.

Will Donald Trump continue his predecessor’s reform path? Or will he reheat the 40-year drug war, domestically and abroad?

A hemisphere behind bars

These questions are not abstract in the Americas.

In the US, eight states have legalised marijuana, in conflict with federal law. This reform movement is partly rooted in the country’s outrageous incarceration rates.

Human Rights Watch has dubbed the US a “nation behind bars”, because it locks up more of its citizens than any other country in the world. A disproportionate number of them are black.

Long jail sentences for drug offenders, even for low-level crimes such as possession, which represents 80% of drug arrests, are the greatest contributor to the country’s massive federal prison population.

President Barack Obama’s compassionate approach to non-violent drug offenders has helped incarceration rates drop by 13% since 2012, back to 1998 levels. But one decade of reform is insufficient to undo a half century of harsh policy; drug offenders still represent 46.4% of federal inmates.

Stakes are just as high in Latin America, where the war on drugs has fueled record levels of violence, corruption, criminality, and social inequality.

Cabinet of drug warriors

So what is Trump’s stance on drugs and drug policy? As with many matters, he has proven inconsistent in this realm. In 1990 in a lunch with the Miami Herald newspaper, Trump deemed the drug war a “joke” and called for the legalisation of all drugs.

By his 2016 presidential campaign, however, he seemed to have changed his mind. In a February interview with Fox News, Trump called Colorado’s legal marijuana industry a “real problem” (though he said that he’s “100%” for medical cannabis). A few months later, he declared that he would “leave [marijuana legalisation] up to the states.”

The administration’s likely approach to drugs becomes clearer when considering that his cabinet will be crammed with unwavering drug warriors, including vice president-elect Mike Pence.

Trump’s attorney general pick, Jeff Sessions, said in an April senate hearing that “good people don’t smoke marijuana” and incorrectly linked cannabis use to cocaine and heroin consumption.

During his recent confirmation hearing, Sessions also opened the door to government intervention in states with legal cannabis.

Trump has tapped John Kelly as Secretary of Homeland Security. As the former head of the US Southern Command, which plays a prominent role in curbing the flow of illicit substances from Latin America into the US, Kelly argued for “destroying” drugs, not legalising them.

Kelly also opposed US marijuana legalisation, claiming it would prevent Latin American countries from staying “shoulder to shoulder” with the US “in the drug fight in their part of the world.”

The war on drugs has imposed a huge economic burden on the region. Colombia, for example, spends $US8 billion each year just to keep up in America’s fight.

Kelly admitted during his confirmation hearing that a border wall with Mexico would not prevent the flow of drugs into the US. In his view, “the defence of the Southwest border starts 1,500 miles to the south, with Peru.”

This sounds suspiciously like Kelly plans to enlist all countries from Peru to the US in preventing drugs from reaching American consumers.

The war that has not been won

Latin America may prove unwilling to continue guarding America’s borders.

In December 2016, Colombian president Juan Manuel Santos accepted his Nobel Peace prize. He was awarded the honour for his efforts in negotiating a peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia.

In his acceptance speech, Santos called on the international community to “rethink” the war on drugs, a conflict “where Colombia has been the country that has paid the highest cost in deaths and sacrifices.”

According to the National Centre of Historical Memory, Colombia’s civil war has claimed at least 220,000 lives since 1958.

Add in the 150,000 casualties from Mexico’s decade-long drug war, plus the unceasing flow of drugs into the US, and Santos’ blunt assessment is essentially uncontroversial: “The war on drugs has not been won, and is not being won”.

Might does not make right

Things are changing in much of the world. But based on Trump’s cabinet and law-and-order rhetoric, the incoming American administration seems poised to look backwards to a time when violence reigned and countless Latin American lives were thrown away for the pipe dream of a “drug-free world”.

If the Trump administration fails to pursue President Barack Obama’s reform track, which followed years of activism by a growing global reform movement, it will be incumbent on the people of all the Americas to promote change from the grassroots level.

The first step consists of acknowledging that drug consumption is a personal choice and a health issue rather than a criminal or military problem.

Latin Americans have been pioneers in reforming drug laws that fuelled organised crime and undermined democracy in the region. The Contadora Group, which contributed significantly to terminating the military conflicts in Central America in the 1980s, is one such pioneer.

Launched jointly by Colombia, Mexico, Panama and Venezuela to pressure the US to soften its militaristic stance in the region, Contadora ultimately failed to end American unilateral action. But when it concluded in 1986, the effort had opened the possibility of negotiating shared and peaceful solutions to regional Latin American conflicts.

Today, the Atitude Programme in Pernambuco, Brazil, shows how local leaders can stop fighting the drug war on their turf.

The five-year-old programme, which emerged from the government’s realisation that it couldn’t arrest its way out of its crack problem, combines street intervention, mental health care and provisional housing for drug users. A 2016 study shows that Atitude has not only helped drug users’ well-being, it has reduced drug-related violence in the state.

If the Trump administration seeks to draw the Americas back into a violent drug war, resisting may be a civic duty – on both sides of the border.

Luis Gómez Romero, Senior Lecturer in Human Rights, Constitutional Law and Legal Theory, University of Wollongong

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.