Author: iaridlo

Ilham Akhsanu Ridlo, Universitas Airlangga

Pemberian imunisasi telah terbukti membuat masyarakat lebih sehat dan sejahtera karena vaksinasi mencegah terjadinya pengeluaran yang sia-sia akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

Riset Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengestimasi dampak ekonomi dari vaksinasi periode 2001-2020 menyebutkan vaksinasi 10 jenis penyakit menular dapat mencegah 20 juta kematian di 73 negara, termasuk Indonesia. Vaksinasi, menurut riset tersebut, juga dapat menyelamatkan kerugian yang ditimbulkan sebesar US$350 miliar (hampir Rp5.000 triliun) untuk biaya perawatan kesehatan, sedangkan nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas dari vaksinasi ini diperkirakan mencapai US$820 miliar (sekitar Rp11.700 triliun) di 73 negara tersebut.

Tapi rupanya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keampuhan vaksinasi perlu ditingkatkan. Akhir tahun lalu, Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan, alih-alih naik, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak berusia 12-23 bulan hanya 57,9%. Ini turun dibanding lima tahun tahun lalu yang mencapai 59,2%. Lebih dari tiga juta anak usia tersebut tidak menerima vaksinasi lengkap. Sementara, untuk mencapai level imunitas yang optimal pada populasi semestinya cakupannya di atas 80 persen.

Amat disayangkan bahwa data-data tentang manfaat vaksinasi seperti hasil riset WHO tersebut tidak bermakna apa-apa bagi sebagian orang tua akibat pengaruh berita palsu dan teori konspirasi tentang vaksinasi, yang marak tersebar melalui media sosial. Karena itu, kebijakan kesehatan dan komunikasi sains yang tepat sangat dibutuhkan untuk menyakinkan masyarakat ihwal manfaat imunisasi.

Anti-vaksin dari hoaks Wakefield

Argumentasi yang sering kita dengar digunakan oleh orang dan kelompok anti-vaksin adalah hasil riset yang dilakukan (bekas) dokter Inggris Andrew Wakefield pada 1998. Riset tersebut diterbitkan di jurnal kedokteran prestisius The Lancet, tapi tak lama kemudian artikel tersebut dicabut oleh penerbit karena Wakefield terbukti terlibat pelanggaran etika penelitian yang serius berupa konflik kepentingan finansial dan pelanggaran ilmiah.

Wakefield menjelaskan ada keterkaitan antara pemberian vaksin MMR (Mumps Measles rubella) dan risiko kejadian Pervasive Developmental Disorder (PDD) atau autisme. Penelitiannya mendorong khalayak untuk mengaitkan pemberian vaksin MMR dengan beberapa kriteria diagnostik autisme yang berupa aspek komunikasi, interaksi sosial, minat atau perhatian.

Banyak penelitian setelahnya, termasuk studi terbaru yang terbit April 2019, dengan tegas membantah temuan palsu Wakefield dengan memberikan bukti yang solid bahwa vaksinasi MMR tidak meningkatkan risiko autisme, tidak memicu autisme, dan juga tidak ada kaitannya dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Menariknya, meski sudah banyak studi serupa yang membantah temuan Wakefield dan dilakukan lebih cermat secara saintifik, kelompok anti-vaksin selalu mengutip studi, yang disebut oleh ahli kesehatan dari Universitas Charleston Amerika Dennis K Flaherty sebagai “hoaks kesehatan paling merusak selama 100 tahun terakhir” itu. Hoaks Wakefield ini amat berbahaya karena selalu dijadikan pembenaran kaum anti-vaksin untuk menolak vaksinasi dan mendorong terbentuknya mitos-mitos lainnya yang berhubungan dengan keamanan vaksinasi.

Belakangan diketahui bahwa misinformasi dan disinformasi bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan naiknya popularitas gerakan anti-vaksin, namun lebih dipengaruhi sentimen dan ideologi politik yang menyertainya.

Kabar bohong dan epistemologi kebijakan

Laporan DailySocial tentang distribusi hoaks di media sosial pada 2018 menjelaskan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di Facebook (82,25 persen), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).

Disinformasi tersebut amat beragam, mulai dari beberapa makanan penyebab kematian, penyebab kanker, vaksinasi dan imunisasi. Seiring meluasnya akses terhadap internet, penyebaran informasi palsu ini malah semakin sulit untuk dikendalikan.

Perlawanan berbahaya terhadap kebenaran ilmiah terkait vaksin tak hanya di Indonesia. Di Amerika, politikus punya andil besar dalam maraknya disinformasi ini. Contohnya, bagaimana cara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kaitan antara vaksinasi dan kejadian autisme yang kemudian menjadi komoditas politik. Politikus Partai Republik yang terkenal konservatif itu mendukung dan membuat pembenaran atas penelitian Wakefield sehingga persoalan kredibilitas penelitian dan etik tidak menjadi hal yang patut diperhitungkan.

Yang menyedihkan, masyarakat menganggap informasi palsu ini seolah-olah menggambarkan yang nyata terjadi. Informasi palsu mengenai vaksinasi ini semakin liar karena dibumbui berbagai teori konspirasi.

Tokoh filantropis untuk gerakan pengendalian tembakau global dan politikus Partai Demokrat Amerika Michael R. Bloomberg dalam pidatonya di Rice University Mei tahun lalu, menyatakan para politikus populis terus menyangkal informasi faktual yang membuat publik merasa terancam. Bloomberg dengan tegas mengatakan “wabah ketidakjujuran” ini adalah satu-satunya komoditas yang terus dikapitalisasi oleh para politikus agar mendapatkan keuntungan elektoral. Namun kebenaran tetap kebenaran, sehingga kebohongan tak mungkin mampu terus-terusan menutupi yang sebenarnya terjadi.

Karena itu, kehadiran bukti empirik dalam perumusan kebijakan kesehatan tak bisa ditawar-tawar. Saat ini pemerintah Indonesia belum mengembangkan strategi yang jelas untuk melawan miskonsepsi dan krisis kredibilitas pada figur ilmuwan dan penelitian ilmiah yang mendasari beragam kebijakan kesehatan. Padahal efeknya jelas dan langsung dirasakan, seperti menurunnya cakupan imunisasi.

Kebijakan kesehatan berbasis kebenaran

Para ilmuwan dan perumus kebijakan kesehatan harus memahami lanskap politik di era paska-kebenaran agar dapat melewati tantangan ini dengan baik. Komunitas akademik juga dituntut untuk mereformasi strategi mereka dalam melakukan komunikasi sains supaya menutup kesenjangan pemahaman antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan dan masyarakat awam.

Dalam karya ilmiahnya, pakar kebijakan kesehatan dari London, Martin McKee dan David Stuckler, menyebutkan setidaknya ada 6 prinsip yang harus diadopsi oleh praktisi kesehatan masyarakat dalam menanggapi situasi ini.

1. Menggunakan keahlian epidemiologis, praktisi kesehatan masyarakat dapat memberikan wawasan yang menjelaskan mengapa politik populis mendapatkan pengaruh yang luas.
2. Menggunakan keahlian dalam menyusun model dan asesmen dampak kesehatan, praktisi kesehatan masyarakat dapat mengantisipasi dan memberi peringatan mengenai bahaya kebijakan populis.
3. Praktisi kesehatan masyarakat dapat membantu pemerintah menyusun instrumen kebijakan kesehatan yang efektif.
4. Praktisi kesehatan masyarakat harus menghindari menjadi partisan, dan secara aktif mempromosikan solidaritas dan persatuan.
5. Praktisi kesehatan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendorong strategi cek fakta dan mempromosikan penggunaan bukti faktual.
6. Praktisi kesehatan perlu kembali menilik masa lalu, saat ilmu kesehatan masyarakat pernah berkelindan dengan pemerintahan totaliter Nazi di Polandia yang berupaya mencegah tuberkulosis dengan genosida terhadap penduduk yang terinfeksi penyakit menular tersebut pada 1 Mei 1942.

Selain itu, dalam mengkomunikasikan temuannya, ilmuwan tidak boleh melakukan klaim berlebihan dan selalu berhati-hati dalam mendeskripsikan ketidakpastian. Ada beberapa teknik komunikasi sains yang dapat dilakukan, misalnya dengan memadukan strategi framing dengan storytelling. Strategi ini dilakukan dengan pengemasan dan seleksi fakta peristiwa yang ditujukan untuk membentuk persepsi publik melalui proses dialogis. Sebuah studi menunjukkan pendekatan dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

Ketika menyuplai bukti yang melandasi kebijakan kesehatan, ilmuwan harus menjamin kualitas penelitiannya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan Sains Terbuka, yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pendekatan ini memperluas kolaborasi lintas disiplin ilmu dan memperkuat jaringan peneliti dengan pengambil kebijakan dan LSM, sehingga dapat menghasilkan temuan riset yang solid, kredibel, dan berkualitas tinggi.

Kita membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk melawan hoaks anti-vaksinasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kebenaran ilmiah.

Ilham Akhsanu Ridlo, Assistant Lecturer in Department of Health Policy and Administration, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Ernawaty, Universitas Airlangga

Korban perempuan lebih banyak dibanding korban laki-laki saat terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Dari sekitar 400 ribu orang yang mengungsi karena gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Agustus tahun lalu, misalnya, 229 ribu di antaranya perempuan dan 187 ribu laki-laki.

Fakta ini tampaknya menguatkan hasil riset Oxfam pada 2005 yang melaporkan bahwa korban meninggal pada bencana tsunami Aceh pada 2004 di empat desa di Kabupaten Aceh Utara, mayoritas (77%) adalah perempuan.

Laporan ini mengungkapkan beberapa pola sebagai penyebab banyaknya perempuan meninggal dalam bencana tsunami Aceh. Misalnya, para perempuan harus menjaga anak atau keluarganya yang lain saat bencana datang. Sedangkan laki-laki, saat terjadi tsunami, cenderung bisa berenang atau memanjat pohon.

Dalam kasus di Aceh juga ditengarai bahwa kemungkinan penyebab banyaknya korban perempuan dibanding laki-laki adalah banyak perempuan tidak bisa berenang.

Artikel ini mengulas setidaknya empat hal terkait keadaan perempuan lebih rentan dibanding laki-laki saat terjadi bencana dan setelah bencana.

1. Ketimpangan akses

Salah satu aspek yang sedikit dikaji adalah dampak bencana terhadap perempuan dan anak. Satu riset di Bangladesh menemukan fasilitas kesehatan yang kurang memadai selama bencana alam terjadi di sana menyebabkan perempuan rentan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi serta meningkatnya jumlah kekerasan domestik maupun seksual.

Riset lainnya menyebutkan bahwa risiko apa pun, baik risiko mati atau cedera yang terjadi dalam bencana yang sama akan terdistribusikan berbeda di masyarakat. Akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti air bersih, toilet, fasilitas kesehatan, dan sanitasi shelter dapat mempengaruhi kerentanan sebuah komunitas dalam bertahan hidup dan pulih pada kondisi normal.

Dalam perspektif gender, perempuan banyak menjadi korban dalam situasi bencana karena memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih selama di shelter pengungsian dibanding laki laki. Selain itu, kurangnya sarana prasarana mempersulit untuk memenuhi kebutuhan perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.

Contohnya, sarana toilet dan kamar mandi darurat yang dibangun seadanya, jarak toilet dan kamar mandi yang jauh dari pengungsian serta penerangan seadanya juga membahayakan keselamatan kaum perempuan.

Di pengungsian, perempuan juga cenderung mengalami defisiensi nutrisi (gizi) karena mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang unik (khususnya saat mereka hamil atau menyusui bayi). Langkanya tempat yang memadai untuk menyusui bayi, minimnya makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan nutrisi, serta kualitas bahan pakaian yang tidak memadai merupakan banyak hal yang menjadi alasan rentannya perempuan di shelter pengungsian.

Belum lagi beragam adat, budaya, dan keyakinan agama yang dianut perempuan, yang menyebabkan tidak mudahnya perempuan untuk segera mengakses fasilitas yang tersedia di lingkungan pengungsian. Hal tersebut memiliki konsekuensi dalam upaya bertahan dalam situasi bencana.

2. Kekerasan pasca bencana

Di tempat pengungsian, keterbatasan ruang privasi membuat banyak perempuan merasa tidak nyaman. Tempat penampungan yang kurang privasi bisa memicu timbulnya kekerasan seksual pada perempuan.

Banyak perempuan memiliki kebiasaan yang tidak mungkin berganti pakaian di tempat yang mungkin dilihat oleh banyak orang, apalagi laki-laki. Demikian juga, banyak perempuan tidak akan bisa mandi atau buang air ketika menggunakan toilet yang juga digunakan oleh lawan jenis (toilet bersama).

Kekerasan seksual pada perempuan bahkan menjadi momok yang harus diwaspadai di lingkungan sementara pascabencana. Perempuan atau anak perempuan yang mungkin telah terpisah dari keluarga yang biasa bisa melindunginya, akan merasa semakin tidak berdaya di pengungsian.

Seorang anak perempuan korban gempa di Sulawesi Tengah baru-baru ini yang mengungsi ke Makassar, diduga diperkosa oleh tiga laki-laki di tempat pengungsian.

Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan) yang membuka tenda ramah perempuan di lokasi pengungsian pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada September 2018 menerima beberapa laporan kekerasan seksual pada perempuan.

3. Kebutuhan minimum: air

Perempuan menghadapi situasi sulit di pengungsian. Sulit untuk seorang perempuan yang sedang menstruasi atau ibu nifas merasa aman dan nyaman dengan kondisi tidak ada air dalam situasi bencana. Demikian pula ketika seorang perempuan memiliki anak kecil, ketiadaan air bisa lebih merepotkan bagi perempuan daripada laki-laki pada situasi bencana.

Masalah air, tidak hanya berhenti pada ketersediaan air untuk membersihkan diri. Kecukupan air minum akan lebih berpengaruh pada kuantitas air susu pada ibu yang sedang menyusui bayi. Kualitas air susu ibu sebagai pemasok utama bagi bayi di pengungsian tidak bisa diabaikan. Zat gizi yang baik dan cukup jumlahnya harus didapatkan dari kecukupan makanan yang bisa diperoleh pada kondisi pasca bencana.

Cerita di pengungsian akibat gempa Palu menunjukkan betapa logistik untuk bayi sulit dipenuhi. Ketersediaan air ini seringkali menjadi masalah yang rumit untuk diselesaikan. Seperti pada kasus gempa Lombok, sumber air ikut serta hancur di samping itu pasokan air bersih sulit.

Ibu hamil, yang pada kondisi normal merupakan kelompok populasi yang rentan, akan semakin rentan jika berada pada kondisi pasca bencana dengan lingkungan yang tidak mendukung segala kebutuhan minimalnya. Tenda yang penuh sesak, terpisah dengan keluarga, dan berbagai pemicu stres bisa mengancam kebutuhan nutrisi ibu hamil yang tidak tercukupi.

Adakah petugas medis yang tersedia dan siap merespons ketika ibu hamil membutuhkannya? Bagaimana dengan peralatan dan obat yang dibutuhkan? Adakah angkutan yang mendukung mobilitas ibu hamil bila dibutuhkan untuk memindahnya ke fasilitas kesehatan yang lebih layak?

Karena itu, dibutuhkan perlakuan khusus untuk ibu hamil, baik pada proses evakuasi maupun saat di tempat pengungsian.

4. Trauma dan suara perempuan

Tidak semua kebutuhan perempuan bertumpu pada kebutuhan fisik saja. Perempuan yang kehilangan suami, kehilangan anak, atau anak perempuan yang kehilangan orang tua atau keluarganya akan mengalami trauma psikologis yang relatif panjang. Pemulihan trauma psikologis amat sangat diperlukan, dengan pendekatan spesifik pada setiap jenis kasus yang terjadi.

Minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin dalam pengungsian seringkali menghambat terdengarnya suara perempuan, sehingga kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi pemenuhan utama. Kesempatan untuk hadir dan tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi, maupun pertemuan dengan stakeholder lain di tempat pengungsian banyak diwakili oleh laki-laki.

Alasan domestik seperti tidak bisa meninggalkan anak, dalam kondisi hamil dan merasa kurang sehat, sangat bisa menjadi alasan tidak tampilnya perempuan dalam komunitas.

Demikian pula alasan budaya rumah tangga-seperti biasa mewakilkan keputusan pada laki-laki, merupakan hambatan untuk menyampaikan kebutuhan sesungguhnya dari perspektif perempuan.

Apa solusinya?

Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada 2015 yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pedoman ini memuat serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana atau saat tanggap darurat krisis kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan kematian, kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak bencana, khususnya perempuan dan remaja perempuan.

Pada 2007 Kementerian Kesehatan menyusun Pedoman Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi Remaja pada Krisis Kesehatan. Pada masa krisis kesehatan, remaja (terutama perempuan) adalah komunitas rentan terhadap kekerasan seksual, perkosaan yang bisa berujung pada infeksi menular seksual, ataupun juga risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Penerbitan pedoman tersebut merupakan komitmen pemerintah terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam bencana yang merupakan kondisi krisis kesehatan. Tapi yang paling penting adalah implementasi pedoman tersebut. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat harus berkomitmen dalam implementasi pedoman tersebut.

Pemerintah tidak hanya wajib memiliki program mitigasi bencana yang baik, tapi juga memberikan pendidikan berkesinambungan pada segala lapisan masyarakat di daerah rawan bencana.

Ernawaty, Lecturer at Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.